Ini 9 Maklumat BP HMI Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

JAKARTA - "Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja", inilah kalimat pembuka yang mengharuskan Himpunan Mahasiswa Islam sebagai anak kandung Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk senantiasa turut serta mengisi cita-cita perjuangan kemerdekaan sebagaimana Komitmen pendirian Himpunan Mahasiswa Islam oleh Pahlawan Nasional Ayahanda Lafran Pane dkk.

Cita-cita dan komitmen mulia ini, sudah pastinya bersumber dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai landasan bernegara dan sebagai tugas dan tanggungjawab Himpunan Mahasiswa Islam bersama Pemimpin Negara dalam mencapai "terwujudnya tatanan kehidupan masyaratakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT".

Indonseia sebagai Negara hukum (rechsstaat) dan penganut paham demokrasi yang turut serta melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan berbicara, termasuk di dalamnya proses penentuan kekuasaan, baik Eksekutif maupun legislative merupakan proses kepemimpinan yang ditentukan “dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Di awal tahun 2019 bangsa Indonesia diperhadapkan pada satu momentum demokrasi (PEMILU) Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama dengan anggota Legislatif. Proses PEMILU ini, mengalami satu dinamika sosial yang menghadirkan potensi perpecahan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini dapat terlihat di tengah kehidupan masyarakat yang mukltikulturalisme, dengan berbagai ketidakpastian informasi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Tidak hanya itu, bencana alam, Pelanggaran HAM, Korban kematian penyelenggara PEMILU, konflik horizontal atas nama etnis dan radikalisme seakan sedang melanda bangsa kita (Baca; bencana alam Palu, Maluku, pelanggaran HAM terhadap Mahasiswa dan aktivis, konflik Papua dan berbagai persoalan sosial kemasyaratan lainnya).

Maka dari itu, presiden dan wakil presiden RI diharapkan dalam waktu 5 tahun kedepan hingga 2024 dapat memberikan kepastian dalam kebijakan Negara yang berpihak kepada rakyat sebagaimana cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

Atas dasar itulah, Himpunan Mahasiswa Islam sebagai organisasi perjuangan berbasis mahasiswa yang senantiasa memberikan kontribusi pikir dan sikap sebagai "agent of change", dengan ini memberikan Maklumat kepada Presiden dan wakil presiden RI Periode 2019-2024 yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019, sebagai berikut:

1. Menegaskan kepada Presiden untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak-hak kebebasan berpendapat.

2. Menegaskan kepada Presiden untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum 2019, yang telah mengakibatkan korban jiwa terhadap penyelenggara.

3. Menegaskan kepada Presiden dan DPR untuk mereformasi Institusi Kepolisian RI dibawah Kementrian Dalam Negeri sebagaimana Tentara Republik Indonesia dibawah Kementrian Pertahanan demi efisiensi pengawasan oleh Presiden.

4. Menegaskan kepada Presiden untuk menyelesaikan berbagai kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, diantaranya: Pelanggaran HAM terhadap mahasiswa 1998, Pelanggaran HAM di PAPUA dan Pelanggaran HAM terhadap aksi mahasiswa dan aktifis di beberapa minggu terakhir.

5. Menegaskan kepada Presiden dan DPR untuk memastikan produk hukum yang tidak menimbulkan kontroversi ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara (UU KPK, RUU KUHP dan RUU PKS serta produk hukum lainnya).

6. Menegaskan kepada Presiden dalam sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam harus dikelola dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan demi kemakuran rakyat Indonesia.

7. Menegaskan kepada Presiden untuk menindak tegas perusahaan tambang yang tidak memiliki smelter sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 karena dianggap menghambat

pendapatan devisa Negara.

8. Menegaskan kepada Presiden untuk serius dalam penanggulangan bencana alam, kebakaran hutan dan konflik kemanusian yang terjadi di beberapa daerah; Sumatra, Maluku Papua dan daerah-daerah lainnya.

9. Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk turut serta menjaga keamanan dan kelancaran Pelantikan presiden dan Wakil Presiden demi keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Demikian Maklumat kami sampaikan dan akan ditindaklanjuti secara administrasi kepada Presiden RI, Ketua DPD RI, Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI untuk sama-sama diketahui," pungkas Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PB HMI, Azis.***