Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
Politik
20 jam yang lalu
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
2
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
Hukum
3 jam yang lalu
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
3
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar 'Bokep' Eks Kontributor Majalah Dewasa
Pemerintahan
5 jam yang lalu
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar Bokep Eks Kontributor Majalah Dewasa
4
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
Hukum
3 jam yang lalu
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
5
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
GoNews Group
21 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
6
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
Politik
6 jam yang lalu
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
Loading...
Home  /   Berita  /   Peristiwa

Edwin: Kita Harus 'Nyinyir' Untuk Pengawasan Blok Rokan dan Kabut Asap Riau

Edwin: Kita Harus Nyinyir Untuk Pengawasan Blok Rokan dan Kabut Asap Riau
Rabu, 16 Oktober 2019 14:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melalui Komite II berharap pengawasan dalam pengelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau, betul-betul menjadi urut prioritas kerja baik dari Pemerintah maupun dari kamar Legislatif.

"Kami masyarakat dari riau berharap pengelolaan blok rokan dapat meberikan manfaat bukan hanya untuk pusat, melainkan untuk riau itu sendiri. Maka saya selaku salah satu utusan masyarakat riau meminta pengawasan blok rokan masuk dalam prioritas agenda kerja komite dua dpd ri," terang Anggota Komite II DPD RI dari Riau, Edwin Pratama Putra, di Senayan -Jakarta, Rabu (16/10/19).

Blok Rokan sendiri memang sudah ditetapkan pengelolaannya kepada Pertamina (Persero) mulai 2021 mendatang. Kendati begitu, DPD RI melihat harus ada pengawasan yang ketat karena Blok Rokan merupakan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia.

Tak hanya berhenti di Blok Rokan saja, Edwin dengan tegas mengatakan hal lain seperti penanggulangan terjadinya kabut asap di Riau juga menjadi urut prioritas kerja Komite II DPD RI. Sebab ia menilai, khusus kabut asap, penanganannya dimulai dari pengawasan sebelum terjadinya titik api.

"Maka kita harus sedikit 'nyinyir' dalam pengawasan blok rokan, dan penanggulangan kabut asap di riau," tukasnya.

Untuk diketahui Komite II DPD RI
merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut:

-Pertanian dan Perkebunan
-Perhubungan
-Kelautan dan Perikanan
-Energi dan Sumber daya mineral
-Kehutanan dan Lingkungan hidup
-Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal
-Perindustrian dan Perdagangan
-Penanaman Modal dan Pekerjaan Umum.***


Loading...
www www