Edwin: Kita Harus 'Nyinyir' Untuk Pengawasan Blok Rokan dan Kabut Asap Riau

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melalui Komite II berharap pengawasan dalam pengelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau, betul-betul menjadi urut prioritas kerja baik dari Pemerintah maupun dari kamar Legislatif.

"Kami masyarakat dari riau berharap pengelolaan blok rokan dapat meberikan manfaat bukan hanya untuk pusat, melainkan untuk riau itu sendiri. Maka saya selaku salah satu utusan masyarakat riau meminta pengawasan blok rokan masuk dalam prioritas agenda kerja komite dua dpd ri," terang Anggota Komite II DPD RI dari Riau, Edwin Pratama Putra, di Senayan -Jakarta, Rabu (16/10/19).

Blok Rokan sendiri memang sudah ditetapkan pengelolaannya kepada Pertamina (Persero) mulai 2021 mendatang. Kendati begitu, DPD RI melihat harus ada pengawasan yang ketat karena Blok Rokan merupakan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia.

Tak hanya berhenti di Blok Rokan saja, Edwin dengan tegas mengatakan hal lain seperti penanggulangan terjadinya kabut asap di Riau juga menjadi urut prioritas kerja Komite II DPD RI. Sebab ia menilai, khusus kabut asap, penanganannya dimulai dari pengawasan sebelum terjadinya titik api.

"Maka kita harus sedikit 'nyinyir' dalam pengawasan blok rokan, dan penanggulangan kabut asap di riau," tukasnya.

Untuk diketahui Komite II DPD RI
merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut:

-Pertanian dan Perkebunan
-Perhubungan
-Kelautan dan Perikanan
-Energi dan Sumber daya mineral
-Kehutanan dan Lingkungan hidup
-Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal
-Perindustrian dan Perdagangan
-Penanaman Modal dan Pekerjaan Umum.***