Palapa Ring Diresmikan, Ketua DPD: Percepatan Ekonomi Indonesia Timur bisa Lebih Cepat

JAKARTA - Jaringan backbone internet Palapa Ring yang terdiri tiga paket kini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara yang digelar di Istana Negara, Senin (14/10/2019).

Proyek Palapa Ring terdiri dari tiga paket yakni barat, tengah, dan timur. Infrastruktur yang kerap disebut sebagai " tol langit" ini menjanjikan perluasan konektivitas internet ke daerah yang selama ini belum atau sulit terjangkau.

Jokowi menegaskan, proyek Palapa Ring yang telah rampung ini diharapkan bisa menghadirkan kesetaraan koneksi internet di masyarakat. Dengan demkian, bukan hanya wilayah perkotaan saja yang mendapat koneksi internet cepat, tetapi juga masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

"Konektivitas digital ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan, fasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan dan menembus seluruh pelosok nusantara, memperkuat perdagangan ke pasar nasional bahkan global," kata Jokowi.

Peresmian Palapa Ring tersebut juga diapresiasi Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, proyek tersebut bisa menjadi jalan untuk mengakselerasi pemerataan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga seluruh daerah di Tanah Air.

Menurut La Nyalla, dengan digitalisasi, tak ada lagi barrier dalam mempercepat ekonomi kawasan timur Indonesia. Para pelaku ekonomi bisa mendapatkan informasi pasar sekaligus membidik target pasar secara lebih luas dan borderless.

"Banyak riset membuktikan setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile telecommunication akan menambah 640 juta US Dollar kepada produk domestic bruto. Lalu ada peluang nilai transaksi e-commerce yang nilainya sudah lebih dari Rp 90 triliun per tahun. Nah jangan sampai kawan-kawan Indonesia Timur tidak bisa terlibat dalam gerak ekonomi yang sangat besar itu," ujar La Nyalla, Senin (14/10) usai menghadiri peresmian Palapa Ring di Istana Negara Jakarta.

Dia mengatakan, Palapa Ring sebagai infrastrukm pengembangannya. Setelah hard infrastructure tuntas, soft infrastructure-nya diperhatikan, termasuk SDM. Ya saya kira ini selaras dengan visi pembangunan SDM dari Pak Jokowi dalam lima tahun ke depan,” paparnya.

La Nyalla menambahkan, proyek Palapa Ring juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "DPD mendukung penuh daerah-daerah yang melakukan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Tentu dengan selesainya Palapa Ring, ada banyak ruang untuk semakin memperkuat pelayanan publik berbasis digital dan konsep e-government. Masyarakat akan sangat dimudahkan nantinya,” ujarnya.

Palapa Ring sendiri adalah proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 34 Provinsi, 440 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan sejauh 21.807 kilometer.

La Nyalla menyebut proyek Palapa Ring sebagai kehadiran negara di seluruh daerah di Tanah Air yang bisa menurunkan disparitas antardaerah. ”Sekarang bayangkan saja, 70 juta pengguna internet itu ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Dan hanya 5,9 juta yang ada di Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku. Proyek Palapa Ring bisa mengatasi disparitas literasi digital antardaerah,” jelasnya.

Meski demikian, La Nyalla juga mengingatkan tantangan seiring dengan digitalisasi yang merambah ke semua daerah. Kini, tidak ada lagi wilayah yang tertutupi, berarti Indonesia semakin masuk dalam era yang serba terbuka.

"Oleh karenanya dengan Palapa Ring kita mesti siap dan sigap dalam mengamankan seluruh wilayah Indonesia dari seluruh kemungkinan ancaman yang ada, baik secara geostrategis, geopolitik, pertahanan dan keamanan. Cyber security juga harus benar-benar diperhatikan. Ini perang era baru yang harus diantisipasi," terang La Nyalla.

La Nyalla juga mengingatkan untuk memperhatikan penguasaan asing dalam sektor digital di Tanah Air. Selain dampak dari ekonomi terkait repatriasi sumberdaya ekonomi ke negara asalnya, ada tantangan pertahanan dan keamanan terkait penguasaan asing di sektor digital.

"Kita harus perhatikan itu, regulasi perlu tapi jangan sampai menghambat penetrasi sektor digital. Jadi harus pas. Pokoknya kita jangan cuma jadi bangsa penonton di era digital ini,” ujarnya.***