2 Bulan Berhutang 20,7 Triliun, BPJS Kesehatan Jawa Timur Tunggu Talangan dari Kemenkeu

2 Bulan Berhutang 20,7 Triliun, BPJS Kesehatan Jawa Timur Tunggu Talangan dari Kemenkeu
Ilustrasi BPJS. (Istimewa)
Rabu, 09 Oktober 2019 19:34 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan terkait pencairan dana talangan untuk membayar Utang BPJS Kesehatan wilayah Jawa Timur pada Rumah Sakit.

"Kami sudah mengkomunikasikan ini dengan Wamenkeu dua kali. Saat tugas ke Jakarta, saya sudah membawa data-data yang ada di rumah sakit di Jawa Timur berdasarkan BPJS, harapan kita adalah dari suasana yang sekarang dihadapi rumah sakit yang membangun kerjasama dengan BPJS, ini kan ada yang 2 bulan, jadi mereka harus mendapatkan support yang sudah terverifikasi agar segera bisa terbayarkan," ujar Khofifah, Rabu (9/10/2019).

Selain itu, Khofifah mengatakan, anggaran talangan tersebut memang sudah disiapkan. Tinggal menunggu keputusan dari Presiden.

"Kami sudah mau komunikasikan dengan Pak Wamenkeu, ini anggarannya ada di kementerian keuangan, PMKnya juga sudah siap, Peraturan Menterinya tinggal menunggu Perpresnya. Jadi ini menjadi penting untuk bisa memberikan rasa aman bahwa Rumah Sakit harus bisa tetap melayani pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya," tambah Khofifah.

Kata Khofifah, Insya Allah (dana talangan) keterlambatan pembayaran di beberapa rumah sakit yang menjadi Mitra BPJS di Jawa Timur ini akan bisa segera terealisasi.

Untuk diketahui tunggakan utang BPJS Kesehatan yang tersebar di ratusan rumah sakit di Jawa Timur mencapai Rp 2,7 Triliun. Utang ini telah memasuki jatuh tempo yang harusnya dibayar dalam waktu dua bulan.

"Kami sampaikan terkait kondisi utang BPJS di awal Oktober ini, yang mencapai Rp 2,7 triliun utang jatuh tempo yang mestinya harus dibayar. Umur utang itu lebih dari dua bulan, ini jalan di bulan ketiga," kata Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (9/10/2019).

Handaryo menjelaskan, kondisi ini bisa membuat rumah sakit mengalami krisis, "kalau tiga bulan tidak terbayarkan biasanya kondisi cash flownya sangat terganggu. Kalau kondisi cash flow terganggu pasti akan membuat kondusivitas manajemen di dalam RS juga bisa terganggu,".***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www