Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
GoNews Group
14 jam yang lalu
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
2
DPR dan Pemerintah Sepakat Ganti RUU HIP dengan RUU BPIP
Politik
9 jam yang lalu
DPR dan Pemerintah Sepakat Ganti RUU HIP dengan RUU BPIP
3
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
GoNews Group
13 jam yang lalu
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
4
Ketua DPR Puan Maharani: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP
Politik
9 jam yang lalu
Ketua DPR Puan Maharani: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP
5
Massa Aksi Tolak Omnibus Law di DPR: Rezim Anti-rakyat!
Politik
9 jam yang lalu
Massa Aksi Tolak Omnibus Law di DPR: Rezim Anti-rakyat!
6
'Papuan Lives Matter' jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
GoNews Group
16 jam yang lalu
Papuan Lives Matter jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Pimpinan MPR: Dalam Demokrasi, Perbedaan Itu Lumrah

Pimpinan MPR: Dalam Demokrasi, Perbedaan Itu Lumrah
Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid
Jum'at, 04 Oktober 2019 04:06 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 Jazilul Fawaid menegaskan, perbedaan merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Termasuk dalam menentukan pimpinan MPR.

Karena itu dinamika yang terjadi di seputar pemilihan Ketua MPR, tidak boleh ditanggapi secara berlebihan. Dan harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi.

Apalagi masing-masing pihak yang berbeda pandangan tetap menghormati satu dengan yang lain. Bahkan keduanya sama-sama mencari titik temu dan berusaha membuat kesamaan. Dengan harapan bisa mewujudkan musyawarah untuk mufakat.

"Biasa saja, jangan dilebih-lebihkan. Perbedaan itu hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Bahkan tidak lama lagi kita pasti akan mencapai mufakat, karena semua pihak memang tidak menghendaki adanya voting," kata Jazilul menambahkan.

Menurut Jazilul, sembilan Fraksi dan satu kelompok DPD di MPR, berusaha mencapai musyawarah untuk mufakat. Namun karena ada dua kandidat maka harus ada satu yang mau mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, niscaya harus diambil keputusan berdasar suara terbanyak. Tetapi opsi tersebut tidak dikehendaki seluruh Fraksi dan kelompok DPD.

"Keputusan di MPR, itu biasa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Kali ini pun untuk menentukan Ketua MPR kami ingin melakukan musyawarah mufakat,” kata Jazilul menambahkan.

Pernyataan itu dikemukakan Jazilul, menjawab pertanyaan wartawan disela acara Sidang Paripurna ke III dengan agenda pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024, Kamis (3/10) malam. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara Komplek parlemen Jakarta.

Proses pemilihan Ketua MPR, itu berlangsung cukup dramatis. Hingga detik-detik terakhir, terdapat dua calon ketua MPR yang sama-sama dicalonkan. Keduanya adalah Bambang Soestyo anggota Fraksi Partai Golkar, yang didukung 8 fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Sedangkan lawannya adalah Ahmad Muzani anggota Fraksi Partai Gerindra, dan hanya di dukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya.

Setelah melalui masa skors dan musyawarah, akhirnya Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra rela mundur dari pencalonan Ketua MPR. Mundurnya Muzani membuat Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi.***


Loading...
www www