Home  /  Berita  /  GoNews Group

Hampir Bulat, Mayoritas Senator Setuju

Hampir Bulat, Mayoritas Senator Setuju
Ilustrasi. (Net)
Selasa, 01 Oktober 2019 11:27 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Mayoritas Senator periode 2014-2019 menyetujui Tatib baru DPD yang disahkan dalam Rapat Paripurna, Rabu (18/9). Begitu juga anggota DPD periode 2019-2014.

Hal itu diungkap anggota Badan Kehormatan (BK) DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, meski 60 persen anggota DPD terpilih merupakan ‘pendatang baru’, mereka memahami adanya muatan dibalik gerakan penolakan Tatib baru DPD.

"Alhasil, mayoritas senator muda dan anggota DPD yang terpilih kembali menyatakan dukungannya terhadap Tatib baru DPD,” tambah Haripinto kepada wartawan saat dihubungi wartawan.

Dia juga menuturkan, polemik mengenai Tatib DPD memang dapat mengganggu jalannya pemilihan pimpinan MPR. Sebab, pemilihan pimpinan MPR baru bisa dilakukan jika polemik itu selesai.  "Otomatis, polemik itu juga bisa me-nganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober mendatang," ucapnya.

Senator dari Kepulauan Riau (Kepri) itu juga menuturkan, polemik Tatib didasari perebutan kursi pimpinan DPD periode mendatang. Sejumlah aturan dalam Tatib tersebut ‘dituduh’ mengebiri peluang sejumlah bakal calon untuk maju sebagai pimpinan DPD periode 2019-2024. 

Ironisnya, ungkap dia, penolakan atau wacana perubahan Tatib digelontorkan senator yang ikut membahas aturan tersebut. "Persoalan ini sudah dipahami para Senator terpilih. Karenanya, mereka tak mau diperalat agenda politik kelompok tertentu," jelas dia.

Lebih lanjut, Haripinto mengatakan, para Senator terpilih juga telah memahami mekanisme pembentukan hingga pengesahan Tatib. Mereka khawatir, polemik Tatib DPD mengganggu agenda politik nasional. "Jika Tatib yang sudah ada diubah, siapa yang dapat menjamin pembahasannya berlangsung singkat? Makanya, mayoritas anggota DPD terpilih sepakat untuk mengedepankan agenda kepentingan nasional dibanding ‘membantu’ ambisi politik kelompok tertentu," bebernya.

"Saya paham betul, mengapresiasi jika faktor kehadiran menjadi salah satu ukuran untuk memberi sanksi administrasi. Bahkan, sanksi moral kepada setiap anggota DPD sebagai bagian dari pelanggaran etik," jelas dia.

Senada, anggota Panitia Kerja (Panja) Tatib DPD, Dedi Iskandar Batubara menilai polemik Tatib baru DPD telah berakhir lantaran mayoritas anggota DPD terpilih telah memahami ‘muatan’ di balik polemik tersebut.

Perlu dicatat, lanjutnya, para Senator terpilih adalah orang-orang cerdas dari tiap provinsi di Indonesia. Mereka terbiasa berpikir secara sistematis dan kritis dalam mendalami persoalan dan mencari kebenaran.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, para Senator terpilih telah menelusuri kebenaran dan persoalan yang berkembang terkait Tatib baru DPD. Bahkan, beberapa dari mereka melakukan klarifikasi, meminta data ke BK DPD untuk mendapat gambaran utuh soal Tatib tersebut.

"Jika kita berfikir jernih, tidak ada satu pun klausul dalam Tatib yang melemahkan kinerja dan peran DPD. Terlebih, klausul soal pemilihan pimpinan DPD periode 2019-2024. Bahkan, Tatib memastikan calon pimpinan DPD harus memiliki integritas dan kapabilitas. Kenapa ditolak?," tuturnya. 

Senator terpilih dari Dapil Sumatra Utara (Sumut) itu menambahkan, mayoritas Senator yang ia temui juga menginginkan kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan tauladan kepada para senator. Oleh sebab itu, mayoritas Senator mendukung adanya aturan, calon pimpinan tidak dalam status tersangka dan tidak pernah disanksi BK. 

"Kami membahas Tatib dalam waktu lama, sesuai mekanisme, serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Tudingan bahwa Tatib bermuatan politik, bertujuan menjegal pencalonan seseorang merupakan tuduhan tanpa dasar, fitnah. Terlebih, tuduhan itu dilontarkan oleh orang yang terlibat aktif dalam pembahasan," pungkasnya.***


wwwwww