Fahri Hamzah: Hakikat Demokrasi adalah Keseimbangan

JAKARTA - Diakhir masa jabatannya, Wakil Ketua DPR RI Koordinatir bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah meluncurkan dua buah buku baru hasil pemikirannya yang berjudul ‘Arahan Baru Pemberantasan Korupsi’ dan ‘Daulat Rakyat’ yang dilaunching di Media Center Gedung Nusantara II DPR RI, Jumat (27/9/2019).

Dalam pemaparannya, Fahri mengtakan bahwa kedua buku yang dilaunching adalah salah satu upaya untuk menapakkan jejak dalam sejarah panjang reformasi parlemen di Indonesia.

"Buku ini ditulis dalam konteks besar konsolidasi demokrasi dan ancaman yang dihadapi serta munculnya kebutuhan global akan reformasi parlemen diberbagai belahan dunia,” kata inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Fahri berharap, kedua buku yang ditulisnya dapat menjadi bahan dan bacaan bagi peminat studi kenegaraan dan ketatanegaraan. "Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari jejak sejarah memperkuat daulat rakyat dan menjaga demokrasi Indonesia sebagaimana amanah yang paling berharga bagi kita semua," ucapnya.

Fahri juga menjelaskan, hakikat demokrasi adalah keseimbangan, beserta upaya-upaya untuk mewujudkannya. Ketika ada satu institusi demokrasi yang memiliki kekuasaan berlebih, maka perjuangan demokrasi adalah bagaimana menghadirkan institusi lain yang mampu mengimbangi atau mampu mengontrolnya.

“Ketika institusi penyeimbang berubah menjadi kuat, maka dibutuhkan mekanisme lain dalam kerangka sistem untuk mengembalikan pada keseimbangan kekuatan,” ujarnya.

Disebutkan Fahri bahwa reformasi parlemen adalah upaya memperbaiki diri dan memperkuat kelembagaan agar dapat menjalankan wewenangnya secara benar. Kemampuan untuk melakukan pengawasan atas eksekutif adalah salah satu fungsi kunci untuk menjaga kesinambungan demokrasi.

“Fakta yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah terpilihnya pucuk pimpinan eksekutif yang berwatak anti demokrasi. Mereka menyusup dalam sistem, kemudian membunuh demokrasi itu sendiri, baik secara perlahan maupun secepat kilat,” ungkap politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Ia menegaskan, reformasi parlemen menjadi semakin bermakna ketika masyarakat menjadi semakin terbuka dan aktif berpartisipasi. Parlemen juga harus memiliki daya tampung aspirasi masyarakat dengan kapasitas yang terus membesar.

Parlemen perlu ‘mengundang’ warga negara untuk melakukan pengawasan atas kinerja anggotanya. Kinerja anggota parlemen yang optimal akan membantu warga negara untuk mendapatkan haknya secara wajar dari eksekutif. "Daulat rakyat tercermin dalam sistem perwakilan yang kita anut. Daulat rakyat dihimpun secara institusional dalam kerangka demokrasi. Tingginya posisi daulat rakyat terkadang perlu dihadirkan dalam artefak-artefak budaya politik,” paparnya.

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara peluncuran buku tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon, serta Anggota DPR RI Arteria Dahlan.***