Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
Nasional
12 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
2
Gelombang 2 TKA China Tiba di Sultra, Massa Aksi Dipukul Mundur Polisi
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Gelombang 2 TKA China Tiba di Sultra, Massa Aksi Dipukul Mundur Polisi
3
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Hukum
19 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
4
Sebagai Negara Kepulauan Terbesar Dunia, Nelayan Indonesia Harus jadi Profesi yang Menjanjikan
Politik
18 jam yang lalu
Sebagai Negara Kepulauan Terbesar Dunia, Nelayan Indonesia Harus jadi Profesi yang Menjanjikan
5
Aneksasi Tepi Barat Palestina, PKS: Ini Kejahatan Perang yang Nyata
Internasional
19 jam yang lalu
Aneksasi Tepi Barat Palestina, PKS: Ini Kejahatan Perang yang Nyata
6
Tokoh Muda Kampar Ini Sukses Berkarier di Kejari Tanjung Jabung Jambi
Peristiwa
18 jam yang lalu
Tokoh Muda Kampar Ini Sukses Berkarier di Kejari Tanjung Jabung Jambi
Loading...
Home  /   Berita  /   Peristiwa

Pemerintah Tegaskan Pentingnya Penegakkan Hukum dalam Penanganan Karhutla dan Asap

Pemerintah Tegaskan Pentingnya Penegakkan Hukum dalam Penanganan Karhutla dan Asap
Senin, 23 September 2019 17:15 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah melanda sebagian wilayah Indonesia dan dampak asapnya yang dirasakan hingga ke negara tetangga, merupakan ulah tangan manusia demi keuntungan finansialnya.

Dirjen Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengemukakan, 99 lebih sekian persen Karhutla, disebabkan oleh manusia. Sehingga penegakkan hukum menjadi kunci penanganan masalah ini.

"Mana ada petir musim kemarau? Istilahnya begitu!" kata Rasio Sani dalam diskusi 'Tanggap Bencana Karhutla' yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Senin (23/09/2019).

Pihaknya, kata Rasio Sani, telah menyegel sebanyak 52 perusahaan terkait Karhutla yang tersebar di Riau, Jambi, Sumsel dan juga Kalbar.

Dalam menangani Karhutla, KLHK juga telah mengirimkan sebanyak 288 surat peringatan pada terduga pelanggar yang menyebabkan Karhutla. Memberikan 211 sanksi administratif, 77 paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, 17 gugatan perdata dan 9 diantaranya sudah inkrah dengan nilai inkrah sebesar Rp3,15 triliun.

Ke depan, kata Rasio Sani, perlu dilakukan perluasan skala penindakan dengan pelibatan Pemda dalam pemberian sanksi pada para pelanggar. Perlu juga diterapkan pidana tambahan untuk meningkatkan efek jera. Setidaknya, ada UU PPLH, UU Kehutanan, UU perkebunan, UU TPPU, yang bisa dijadikan instrumen penegakkan hukum.

Dalam hal perluasan penindakan dengan melibatkan Pemda, Rasio Sani mengungkapkan, hal tersebut karena sebetulnya Pemda juga punya kewenangan dan tanggungjawab untuk itu.

"Penegakkan hukum ini akan efektif kalau semua yang punya kewenangan itu melakukannnya," kata Rasio Sani.

"Jadi siapa yang memberikan izin, harusnya memberi pengawasan," tukasnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Lingkungan

Loading...
www www