Loading...
Home >  Berita >  Peristiwa

DPP PKB: Tak Perlu Diskusi Lagi, Saatnya Langkah Nyata Bantu Korban Asap

DPP PKB: Tak Perlu Diskusi Lagi, Saatnya Langkah Nyata Bantu Korban Asap
Korban asap di salahsatu posko di Pekanbaru, Riau. (Istimewa)
Senin, 23 September 2019 14:22 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mengajak pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat untuk berhenti saling tuduh dan saling menyalahkan atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dan Riau.

Demikian diungkapkan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PKB Marwan Dasopang kepada wartawan di Ruamg F-PKB, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/09/2019).

Saat ini kata Dasopang bukan lagi mengedepankan perdebatan dan diskusi yang tidak berujung. Tapi yang terpenting kata Dia, pemerintah dan semua elemen masyarakat harus gerak cepat bahu-membahu untuk mengatasi Karhutla yang semakin memprihatinkan.

"Daripada saling menyalahkan, Kami mengajak semua pihak ayo bersama-sama memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak, khususnya yang terserang penyakit ISPA, batuk dan lainnya," ujaranya.

Marwan juga mengatakan, kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Karena itu semua pihak mestinya bersama-sama menanggulangi dengan kemampuan dan peran yang bisa dilakukan.

"Agar tidak saling tuduh dan berdebat, DPP PKB bidang Penanggulangan Bencana meminta pemerintah segera memetakan persoalan, dan menerjunkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya Karhutla," tandasnya.

Menurut Dasopang, saat ini ribuan warga baik dewasa dan anak-anak menjadi korban atas bencana asap yang terjadi. Untuk itulah, pihaknya juga mendesak agar Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek untuk tidak tinggal diam melihat kondisi bencana asap di beberapa wilayah di Indonesia.

"Dengan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini, kami minta, Menkes tidak tinggal diam, jangan sampai menunggu nyawa ribuan warga melayang," tukasnya.

Selain bantuan medis dan obat-obatan, Menkes Nila Djuwita F Moeloek juga diminta menjelaskan ke masayrakat, masker jenis apa yang harusnya dipakai oleh masyarakat yang wilayahnya terpapar asap.

"Jadi jangan sampai, ada bantuan masker dari para relawan yang akhirnya mubazir. Karena setelah dibagi-bagikan, ternyata masker itu tidak standar, kan repot," tandasnya.

"Karena saat ini sudah simpang siur, ada yang menyebut masker standar harus jenis tertentu. Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk melindungi diri dari bahaya polusi di udara adalah dengan memakai masker. Jenis masker N95 adalah yang paling direkomendasikan oleh ahli dan dokter," urainya.

Selain itu, Marwan Dasopang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, isu kebakaran lahan dan kabut asap saat ini sudah tidak produktif, karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah saling tuding, melempar tanggung jawab.

"Ini bukan langkah yang baik, saling tuding ini justeru tidak menyentuh persoalan di masyarakat. Kami mengajak semua masyarakat untuk konsentrasi penanggulangan bukan mengedepankan perdebatan," tukasnya lagi.

Jadi kata Dia, bukan saatnya lagi melakukan diskusi, debat soal karhutla, karena nyawa ribuan warga terancam. "Saya cukup senang dan salut, kemarin ada aksi pembagian dan penggalangan sejuta masker oleh Jurnalis. Harusnya pemerintah malu, wartawan saja sudah melakukan tindakan nyata, tapi pemerintah malah saling lempar tanggungjawab," tegasnya.***


Loading...
www www