Bantah Tolak Bantuan Anies Basweden, BPBD Riau: Personel Satgas Karhutla Kita Masih Cukup

JAKARTA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger, membantah pihaknya menolak bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengirimkan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan ke Riau.

"Bukan BPBD yang menolak, tapi Satgas Karhutla Riau," ujar Edwar Sanger saat dikonfirmasi GoNews.co, Selasa (17/9/2019) siang.

Alasanya kata Edwar, saat ini Tim Satgas Karhutla Riau belum membutuhkan bantuan tersebut. "Karena personel kita masih cukup," tukasnya.

Saat ini kata Edwar, ribuan personel TNI/Polri dan petugas BNPB, sudah banyak yang disebar di lapangan dan terus berupaya memadamkan api karhutla.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim 65 orang petugas untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di Riau.

Anies melepas 65 orang yang tergabung dalam satgas penanganan karhutla Riau di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). "Saya tegaskan, saudara-saudara berangkat ke sana jangan dipandang pengorbanan, jangan merasa berangkat sebuah beban," ujar Anies.

Anies menyampaikan, satgas penanganan karhutla Riau dari Ibu Kota harus ikut membantu memadamkan kebakaran di Riau. Mereka juga harus menyelamatkan anak-anak dari bencana tersebut. "Terima tanggung jawab sebagai kehormatan, mendapat kehormatan mewakili Ibu Kota, memadamkan api, menyelamatkan anak-anak, orangtua dari asap," kata dia.

Anies meminta 65 orang satgas itu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia juga mengingatkan 65 orang tersebut untuk menjaga kesehatan selama bertugas di sana.

"Paparan asap ada di mana-mana. Karena itu, yang datang jaga kesehatan dengan baik, pastikan selalu fit," tutur Anies.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo mengatakan, 65 orang satgas berasal berbagai macam satuan kerja perangat daerah (SKPD).

Rinciannya, 25 orang dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 10 orang dari Dinas Kesehatan yang akan membuat dua posko, 5 orang dari BPBD, 10 orang dari Dinas Sosial, 10 orang dari tim relawan Jakarta, dan 5 orang tim pendukung. "Mereka akan bertugas selama 10 hari," ucap Subejo.***