Di dalam rumah ada satu tempat tidur ukuran sedang dengan alas dari bekas spanduk sudah kumal. Ada satu almari kecil dari papan yang kusam tempat menyimpan pakaian. Di depan rumah ada kursi kayu sudah reot, gentong tempat air, tumpukan batu dijadikan tungku dengan bahan bakar kayu untuk memasak air dan menanak nasi.
“Ini menjadi tempat tinggal saya sehari-hari,” kata nenek bernama Suminem, 74, kepada Gatra.com, Senin (9/9). Perempuan kelahiran Grobogan 25 September 1945 tersebut, mengaku sudah hampir 15 tahun tinggal di “gubuknya” di Jalan Pandansari RT 001 RW 002, Kelurahan Sawah Besar, Gayamsari, Kota Semarang.
“Rumah yang saya tempati ini dulunya merupakan bekas kandang kambing milik saudara saya,” ujar Suminem yang tinggal sendiri di rumah itu dengan nada pelan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nenek yang berjalan menggunakan bantuan dua tongkat itu, tergantung dari pemberian anaknya serta orang yang menaruh belas kasihan.
“Anak saya dua orang juga bukan orang mampu, sehingga tidak rutin memberi uang,” katanya. Ini merupakan salah satu gambaran kehidupan masyarakat miskin yang belum tertangani sepenuhnya, pada satu pemerintahan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen, 5 September 2018-5 September 2019.
Masalah kemiskinan menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan Taj Yasin yang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2018-2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin di Jateng tercatat mencapai 3,87 juta orang atau 11,19%.
Jumlah penduduk miskin ini berkurang sebesar 29,8 ribu orang dibandingkan dengan atas Maret 2018 sebanyak 3,90 juta orang atau 11,32%. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Dr. Teguh Yuwono, ada pekerjaan rumah (PR) cukup berat yang harus bisa diselesaikan Ganjar pada periode kedua ini, yakni masalah ekonomi dan masih rendahnya indek pembangunan manusia (IPM).
Kinerja ekonomi, menurut Teguh, belum membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat sehingga angka kemiskinan di Jateng masih tinggi yakni 11,32% atau 2.890.000 orang. Demikian pula untuk IPM Jateng, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng sebesar 71,12 poin, masih di bawah IPM nasional 71,39 poin.
IPM Jateng juga kalah dengan provinsi DKI Jakarta dengan 80,47 poin, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan IPM 79,53 poin, Banten 71,95 poin, dan Jawa Barat 71,30 poin. “Ke depan Ganjar agar lebih konsentrasi di bidang ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) guna mendongkrak IPM Jateng,” ujar Teguh.
Selain bidang ekonomi dan SDM, lanjut dosen FISIP Undip Semarang ini, Ganjar perlu lebih tegas dalam pemberantasan korupsi di Jateng yang belum berjalan dengan maksimal karena masih terjadi kasus korupsi di beberapa daerah. Beberapa kepala daerah di Jateng ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan korupsi, seperti Bupati Jepara, dan terakhir Bupati Kudus.
“Pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mestinya bisa melakukan intervensi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah korupsi di daerah,” ujar Teguh.
Lebih lanjut, Teguh, menyatakan pada periode pertama pemerintahan Ganjar (pada 2013-2018 bersama Wakil Gubernur Heru Sujadtmoko) terjadi lompatan cukup besar terutama di bidang pemerintahan. Birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sejak di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo secara umum telah berjalan dengan baik, dibandingkan atas tahun sebelumnya.
Hal ini berkat kebebarhasilan program reformasi birokrasi yang dicanangkan Ganjar-Heru, melalui slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Ganjar telah mengubah budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang melayani kepada masyarakat lebih baik, tanpa sogokan.
“Pada periode pertama pemerintahan Ganjar memang terjadi lompatan cukup besar terutama di bidang pemerintahan. Namun, untuk satu tahun periode kedua (2018-2023) ini belum kelihatan,” ujarnya kepada Gatra di Semarang, Rabu (7/8).
Sementara itu, anggota DPRD Jateng, Riyono, mengatakan satu tahun kinerja pemerintahan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin belum ada yang menonjol karena tidak ada terobosan baru. Pemprov Jateng, menurut politisi dari Partai Keadialn Sejahtera (PKS) belum mampu penurunan angka kemiskinan secara signifikan sebab masih menggunakan pola lama. Pemanfaatan dana desa juga belum fokus ke mana.
“Sektor pertumbuhan ekonomi belum kualitatif atau subtantif. Seharusnya Pemprov Jateng konsentrasi ke usaha kecil menengah untuk mendongkrak perekonomian,” ujar Riyono. Ke depan, Riyono, mendesak agar Gubernur lebih fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang subtantif. “Serta politik anggaran harus jelas untuk bidang pariwisata, UKM atau sektor apa sehingga jelas arahnya,” kata dia.
Satu tahun pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin, bukan berarti tanpa prestasi. Penghargaan itu antara lain, meraih juara umum top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penghargaan sebagai pelapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik nasional 2018, Provinsi dengan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik 2019 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) , meraih penghargaan Government Award 2019 dari Sindo Weekly sebagai Indonesian Innovative Leader. Serta meraih Predikat Sangat Baik di Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018.
Gubernur Ganjar Pranowo, dalam kesempatan wawancara kepada wartawan menyatakan satu tahun pemerintah memang belum banyak yang diperbuat serta masih banyak harus dikerjankan lagi ke depan. Ganjar mentargetkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% serta angka kemiskinan Jawa Tengah pada 2023 turun menjadi sebesar 7,48%.***
