Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Keluar dari Fase PSBB, Inilah Opsi yang akan Dilakukan oleh Pemko Bukittinggi
Ekonomi
10 jam yang lalu
Keluar dari Fase PSBB, Inilah Opsi yang akan Dilakukan oleh Pemko Bukittinggi
2
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Umum
11 jam yang lalu
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
3
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
Politik
5 jam yang lalu
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
12 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
GoNews Group
11 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
6
Upaya Pulihkan Ekonomi, Pedagang Pasar Pusat Padang Panjang Siap Sambut New Normal
Lingkungan
10 jam yang lalu
Upaya Pulihkan Ekonomi, Pedagang Pasar Pusat Padang Panjang Siap Sambut New Normal
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Desak Pembenahan BPJS Kesehatan, PKS Tolak Pemberlakuan Sanksi Iuran

Desak Pembenahan BPJS Kesehatan, PKS Tolak Pemberlakuan Sanksi Iuran
Legislator DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera. (Foto: Zul/GoNews.co)
Jum'at, 06 September 2019 14:58 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mendesak agar pengelolaan BPJS Kesehatan lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat, bukan membebani termasuk dengan pemberlakuan sanksi penunggak iuran.

"Saya minta Presiden segera memperbaiki sistem penglolaan BPJS dengan baik dan benar sesuai UU dan menolak memberatkan masyarakat dengan memberikan sanki bagi peserta yang tidak bayar iuran,” kata Mardani dalam pernyataan tertulis yang diterima GoNews.co, Jumat (06/09/2019).

Inisiator gerakan #KamiOposisi ini menilai, pengelolaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) terutama bidang Kesehatan mesti dbenahi serius termasuk pada perbaikan sistem pengelolaan BPJS terutama sistem teknologi informasi dan manajemen operasional.

"Sehingga memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,” kata Mardani.

Menurut Mardani, pembenahan sistem IT BPJS Kesehatan menjadi hal vital untuk menuntaskan carut marut 6 akar persoalan BPJS Kesehatan yang dipaparkan dalam audit BPKP seperti, Rumah Sakit nakal, layanan lebih banyak dari peserta, perusahaan main-main, peserta aktif rendah, data tidak valid, dan manajemen klaim.

"Akar dari permasalahan semua itu adalah miss management oleh dewan pengawas dan direksi yang gagal membuat sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih simpel, terpadu, terukur dan efektif serta efisien," katanya.

Oleh karena itu, Wakil Komisi II DPR RI itu menolak wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat dari sebelumnya. Ia menilai, “selama ini pemerintah hanya mencari solusi mudah yang selalu membebani rakyat tanpa menyelesaikan akar-akar permasalahannya,".

"Saya tegaskan menolak wacana kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kasihan rakyat kecil yang terus menerus terbebani ekonominya,” kata Mardani.

Sebelumnya, Menkeu, Sri Mulyani serta DJSN dan Direksi BPJS Kesehatan pada bulan Agustus 2019 lalu mengusulkan kenaikan premi atau iuran Kelas I dari Rp80rb menjadi Rp160rb. Kelas II dari Rp51rb menjadi Rp110rb. Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42rb. Pemerintah beralasan kenaikan untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp28,5 Triliun.***


Loading...
www www