DPR Diminta Bebas dari Intervensi Parpol soal Capim KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (04/09/2019). Selanjutnya, DPR akan menyaring hingga tersisa 2 nama Capim.

Di tengah berbagai suara sumbang atas kinerja Panitia Seleksi Capim KPK dan rekam jejak 10 Capim yang ada saat ini, PP GMKI menilai, "bolanya sekarang di DPR,".

GMKI mendesak, "Komisi III dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi partai politik dalam menetukan pimpinan KPK yang berintegritas, professional, independen dan pro terhadap anti korupsi,".

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Korneles Galajinjinay usai diskusi bertema 'Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK' di Jakarta pada Rabu (04/09/2019).

Sebelumnya, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengaku, pihaknya sudah menerima surat tersebut pada Rabu (04/09/2019) siang, dan akan diteruskan ke Rapat Badan Musyawarah pada sore harinya.

Nama-nama Capim KPK itu, akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (05/09/2019), untuk selanjutnya digelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 nama tersebut oleh Komisi III DPR RI.***