Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kelak RSUD Bukittinggi Rampung, Hj Yemmelia Gratiskan Biaya Berobat
Politik
23 jam yang lalu
Kelak RSUD Bukittinggi Rampung, Hj Yemmelia Gratiskan Biaya Berobat
2
Kisah Mualaf Uskup Agung yang Menggemparkan, Rumahnya Dibom Saat Ibadah Haji dan 3 Bayinya Terbunuh
Feature
11 jam yang lalu
Kisah Mualaf Uskup Agung yang Menggemparkan, Rumahnya Dibom Saat Ibadah Haji dan 3 Bayinya Terbunuh
3
Soal Jadwal TC Molor, Towel: PSSI Tidak Profesional Kelola Timnas
GoNews Group
22 jam yang lalu
Soal Jadwal TC Molor, Towel: PSSI Tidak Profesional Kelola Timnas
4
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
GoNews Group
11 jam yang lalu
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
5
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
GoNews Group
12 jam yang lalu
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
6
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
GoNews Group
11 jam yang lalu
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Ada Penolakan Capim KPK dari Unsur Pemerintah, PB HMI: Tolong Hargai Tim Pansel

Ada Penolakan Capim KPK dari Unsur Pemerintah, PB HMI: Tolong Hargai Tim Pansel
Sabtu, 31 Agustus 2019 14:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berharap semua pihak bisa menghargai kinerja Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK.

Pasalnya, tim yang diketuai oleh Yenti Ganarsih itu sudah meloloskan calon-calon terbaik.

"Akan lebih baik jika semua pihak yang mendukung KPK bisa menghargai dan mendukung kinerja Pansel Capim KPK," ujar Bendahara Umum PB HMI Abdul Rabbi Syahrir, Jumat (30/8/2019).

Rabbi meyakini, tidak mungkin Pansel Capim KPK meloloskan calon-calon komisioner lembaga antirasuah yang diragukan kapabilitasnya.

Karena kata Dia, pansel sendiri diisi oleh orang-orang yang sudah teruji integritasnya.

"Saya pikir terlalu jauh jika sampai berprasangka bahwa Pansel Capim KPK dianggap sengaja meloloskan calon yang tidak kredibel. Karena munculnya Pansel Capim KPK juga sepengetahuan Presiden Jokowi," paparnya.

Menurut Rabbi, dari pengamatannya selama ini, proses seleksi calon pimpinan KPK 2019 sudah berjalan sangat baik, apalagi ditambah dengan wawancara yang terbuka untuk publik. Karena itu merupakan hal baru yang menunjukkan bahwa Pansel turut menyertakan publik dalam memiliki Capim KPK.

"Dulu tidak pernah ada wawancara terbuka untuk publik ini. Artinya publik bisa menilai langsung seperti apa para calon komisioner KPK itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rabbi juga meyakini bahwa Presiden Jokowi akan mendukung penuh apa pun hasil dari kerja keras Pansel Capim KPK. Termasuk soal adanya unsur polri dan kejaksaan di komisioner KPK. Karena menurut UU KPK, pimpinan KPK terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Diketahui, unsur pemerintah yang punya kompetensi sebagai penyidik dan penuntut sesuai KUHAP dan diakui secara universal adalah polisi dan jaksa. Sementara pimpinan KPK dari unsur masyarakat adalah, akademisi atau anggota masyarakat lain.

"Pertanyaanya, kenapa sampai ada kelompok tertentu yang mati-matian menolak unsur pemerintah ada di KPK. Padahal Undang-Undangnya sudah jelas, ada kepentingan apa?” pungkasnya.***


Loading...
www www