Jokowi Resmi Pilih Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru

Dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8), Presiden menyampaikan sejumlah pertimbangan menjadi alasan di balik terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru. Alasan di balik pemindahan ibu kota baru ini, ujar Jokowi, antara lain minimnya risiko bencana di Kaltim termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.

"Alasan kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda," jelas Jokowi, Senin (26/8).

Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara. "Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden," katanya.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat membocorkan perihal terpilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru. Menurutnya, kajian kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, di samping kajian lain seperti keekonomian, sosial politik, dan kajian lainnya.

Sofyan menyebutkan, lahan seluas 3.000 hektare disiapkan dalam pembangunan ibu kota tahap pertama. Area tersebut mencakup bangunan perkantoran pemerintah. Kawasan inti yang dibangun pertama kali, seperti kantor presiden, gedung kementerian dan lembaga, serta gedung DPR/MPR.

Dalam konferensi pers hari ini, turut hadir Wapres Jusuf Kalla, Menteri Lingkingan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Bojonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.***