Ini Kriteria Calon Menteri LHK Rekomendasi Komunitas Rimbawan Nusantara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), rencananya akan mengumumkan nama-nama pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II pada 20 Oktober 2019 Mendatang.

Sejumlah nama dari unsur parpol dan profesional disebut-sebut bakal menduduki beberapa kursi strategis di Kementerian. Termasuk juga posisi kursi Kementerian LHK yang saat ini dijabat Siti Nurbaya Bakar.

Juru bicara (Jubir) Komunitas Rimbawan Nusantara (KRN) Bambang Soepijanto berpendapat, seyogayanya Presiden Joko Widodo dapat memilih nama calon Menteri KLHK untuk periode 2019-2024, dari kalangan Profesional Rimbawan.

"Kalau figur tentu banyak, tapi kita menyampaikan kriteria yang wajib adalah Profesional Rimbawan. Profesional Rimbawan sebanarnya juga banyak, tapi kita ingin sosok yang mampu dan bersedia menerima resiko," ujar Bambang kepada wartawan, Senin (26/8/2019) di Jakarta.

Bambang Soepijanto yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) itu menambahkan, sosok profesional rimbawan yang dimaksud adalah tokoh yang mampu jadi leaders dan sosok pengambil keputusan yang baik.

"Selain itu, calon menteri juga harus memiliki jiwa petarung, yang berfikir keluar dari box, dan dia punya visi yang luar biasa untuk memajukan, membangkitkan kembali kehutanan dan industrinya. Itu menjadi syarat bagi pemimpin yang akan mengendalikan kementerian kehutanan 5 tahun mendatang," tegasnya.

Selain itu lanjut Bambang, calon atau tokoh tersebut juga harus mempunyai kemapuan, baik kompetensi, kualifikasi dan rekam jejak yang mampu menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. "Jadi belum tentu juga lulusan kehutanan bisa memiliki kriteria di atas. Contoh, ada tokoh lulusan kehutanan tapi kerja di bank, ya tidak bisa orang tersebut dikatakan rimbawan," urainya.

Jadi kata Dia, calon menteri dari Rimbawan adalah orang yang berkecimpung atau bergerak di kehutanan. "intinya yang punya kemampuan, kompetensi, rekam jejak seorang rimbawan itu sendiri," tandasnya.

Untuk itu kata Dia, Presiden Joko Widodo benar-benar memilih Rimbawan yang profesional. "Dalam hal ini tentunya bukan profesional secara umum. Tapi profesional Rimbawan. Karena kita ingin, Menteri KLHK adalah Rimbawan yang bisa mengawal visi dan misi kehutanan kedepan," tukasnya.

Adapun misi kehutanan 5 tahun mendatang kata Bambang, bagaimana mengelola hutan dengan baik dan benar, bisa memanfaatkan potensi kekayaan alam dan sistem penyangga hutan.

"Dengan demikian, nantinya visi tersebut bisa mendukung pembangunan infrastuktur, ekonomi wisata seperti wisata konservasi, jasa lingkungan, kedaulatan energi dan pangan. Semua itu adanya ya di tapak kawasan hutan," jelasnya.

Selain itu, Bambang juga berharap, Presiden Joko Widodo tidak perlu menambah jumlah kabinet. Pasalnya kata dia, dengan menambah jumlah kabinet justeru akan berdampak pada pemborosan.

"Intinya adalah, kita ini sering kali terjebak dengan pendekatan struktur. Harusnya, struktur yang sudah ada tinggal dikuatkan saja fungsinya. Sekarang ini kan struktur gede-gedean tapi fungsinya lemah," pungkasnya.***