Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
GoNews Group
23 jam yang lalu
Waspadai Covid 19,  Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
2
Erick Thohir, Presiden dan Ketua Satgas Covid-19 akan Tinjau Penyuntikan Vaksin Esok
GoNews Group
23 jam yang lalu
Erick Thohir, Presiden dan Ketua Satgas Covid-19 akan Tinjau Penyuntikan Vaksin Esok
3
BAZNAS Luncurkan Logo Peduli Covid-19
GoNews Group
23 jam yang lalu
BAZNAS Luncurkan Logo Peduli Covid-19
4
Percepat Pemulihan Ekonomi, Menaker Minta Subsidi Upah Digunakan untuk Ini...
GoNews Group
24 jam yang lalu
Percepat Pemulihan Ekonomi, Menaker Minta Subsidi Upah Digunakan untuk Ini...
5
Pegawai KPK jadi ASN Dipastikan Bukan Suatu Pelemahan
GoNews Group
23 jam yang lalu
Pegawai KPK jadi ASN Dipastikan Bukan Suatu Pelemahan
6
Pemain Persipura Tetap Jalani Virtual Trainning
GoNews Group
22 jam yang lalu
Pemain Persipura Tetap Jalani Virtual Trainning
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Abdul Fickar Hadjar soal Perjanjian Pesantren dengan Wali Santri

Abdul Fickar Hadjar soal Perjanjian Pesantren dengan Wali Santri
Tangkapan layar berita KompasTV saat mewawancarai Abdul Fickar Hadjar sebagai Pakar Hukum Pidana.
Sabtu, 24 Agustus 2019 15:15 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengungkapkan adanya batasan konsekuensi hukum dari perjanjian antara pesantren dengan para wali santrinya.

"Apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku pada lingkup kerugian perdata, yaitu kerugian materiil, tetapi sama sekali tidak mengikat bagi tindakan yang melanggar hukum pidana," kata Abdul Fickar kepada GoNews.co, Sabtu (24/08/2019).

Penjelasan Fickar, terkait dengan perjanjian tertulis antara pihak pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan para wali dari santri yang 'nyantri' di pesantren tersebut. Beberapa pesantren di Indonesia, memberlakukan adanya surat penyataan yang ditandatangai oleh Wali Santri (Walsan), berisi kesediaan Walsan untuk tidak melibatkan wartawan maupun penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan dengan pesantren.

Sumber anonim GoNews.co, pemilik salah satu pesantren di Semarang, Jawa Tengah mengatakan, perjanjian demikian memang biasa diterapkan di banyak pesantren.

Baru-baru ini, insiden tragis menimpa Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum di Mojokerto, Ari Rivaldo (16). Ari tewas pada 20 Agustus 2019 setelah menjalani hukuman dari seniornya yang berinisial WN (17) pada 19 Agustus 2019. WN disebut memiliki kewenangan pengawasan terhadap ketertiban santri di pesantren tersebut.

Belum diketahui apakah pesantren tersebut termasuk dari pesantren yang memberlakukan 'janji tak melibatkan pihak luar' dalam penyelesaian masalah antara Walsan dengan Pesantren. Tapi bagi setiap pesantren yang menerapkan perjanjian tersebut, Fickar menegaskan bahwa perjanjian demikian "tidak mengikat bagi tindakan yang melanggar hukum pidana,".***


Loading...
www www