Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
Peristiwa
22 jam yang lalu
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
2
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
GoNews Group
19 jam yang lalu
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
3
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
GoNews Group
19 jam yang lalu
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
4
'New Normal', Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
Ekonomi
18 jam yang lalu
New Normal, Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
5
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
GoNews Group
15 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
6
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Lingkungan
8 jam yang lalu
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Ombusdman: Sekjen DPD Berpotensi Maladministrasi

Ombusdman: Sekjen DPD Berpotensi Maladministrasi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Reydonizar Monoek. (Istimewa).
Kamis, 22 Agustus 2019 15:31 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu prihatin terhadap surat pembatalan undangan kepada GKR Hemas pada 16 Agustus 2019 lalu.

"Tindakan ini berpotensi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur," ujar Ninik saat dihubungi, kemarin.

Menurut Ninik, maladministrasi itu berpotensi terjadi karena Sekjen DPR RI berdasarkan pembatalan undangan GKR Hemas pada Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 2 tahun 2019 yang memberhentikan permaisuri Sultan Hamengku Buwono X itu dari senator. Padahal, anggota DPD diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Presiden.

"Sepanjang anggota DPD RI yang bersangkutan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, dan tidak ada Keputusan Presiden yang menganulir hal itu, artinya tindakan Sekjen DPD RI itu jelas menyalahi prosedur yang berlaku," kata Ninik.

Ninik yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan itu menilai, pembatalan undangan GKR Hemas merupakan diskriminasi lantaran ada upaya peminggiran kepada perempuan anggota DPD. Apalagi didasari atas sikap politik GKR Hemas yang menolak untuk mengakui kepemimpinan DPD RI saat ini. "Ditengah upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tindakan ini sangat diskriminatif kepada perempuan," tutupnya.***


Loading...
www www