Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Soal Bantuan Karyawan dengan Upah di Bawah Rp5 Juta, Ini Catatan Komisi XI
GoNews Group
14 jam yang lalu
Soal Bantuan Karyawan dengan Upah di Bawah Rp5 Juta, Ini Catatan Komisi XI
2
Usai Diajak Nonton Video Porno, Gadis 18 Tahun Digilir 4 Pria dan Dibiarkan Terkapar di Halaman Rumah
Peristiwa
12 jam yang lalu
Usai Diajak Nonton Video Porno, Gadis 18 Tahun Digilir 4 Pria dan Dibiarkan Terkapar di Halaman Rumah
3
Ekonomi Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Efektif
GoNews Group
13 jam yang lalu
Ekonomi Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Efektif
4
Total 118.753 Orang, 1.882 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Ini Rinciannya
Kesehatan
8 jam yang lalu
Total 118.753 Orang, 1.882 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Ini Rinciannya
5
Memilukan, Buruh Tani Terpaksa Curi HP Agar Putrinya Kelas I MTs Bisa Belajar Online
Peristiwa
8 jam yang lalu
Memilukan, Buruh Tani Terpaksa Curi HP Agar Putrinya Kelas I MTs Bisa Belajar Online
6
Daripada Ribut, Abdul Fikri Faqih: Alihkan Anggaran POP Untuk Internet Gratis
GoNews Group
10 jam yang lalu
Daripada Ribut, Abdul Fikri Faqih: Alihkan Anggaran POP Untuk Internet Gratis
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Meski Sudah Dipecat, Sekjen DPD Sebut Hemas Masih Terima Gaji

Meski Sudah Dipecat, Sekjen DPD Sebut Hemas Masih Terima Gaji
Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek saat Konferensi Pers di Ruang BK DPD RI. (GoNews.co/Muslikhin)
Rabu, 21 Agustus 2019 17:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Meski sudah resmi dipcat oleh BK DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas ternyata masih mendapatkan gaji.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Reydonnyzar Moenek saat jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2019). "Untuk gaji tetap kita bayar dan yang bersangkutan berdasarkan catatan kami tetap mengambil uang yang kami transfer," ujarnya.

Padahal kata Donny, selama masa persidangan periode 2014-2019, GKR Hemas hanya dua kali mendatangi sidang paripurna. "Dan itu hanya tandatangan kehadiran saja. Artinya hanya datang bukan hadir, jika hadirkan pasti ada keterlibatannya," jelasnya.

Donny juga menjelaskan, hal ini jelas melanggar aturan tugas DPD yang menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasi daerah. "Pertanyaannya, bagaimana mau menyampaikan aspirasi kalau enggak pernah hadir," tuturnya.

Adapun alasan Donny masih memberikan gaji kepada Hemas, karena ada aturan Pasal 26 ayat 5 Peraturan DPD RI nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPD. "Meski GKR Hemas tidak boleh mengikuti kegiatan DPD, hak administrasinya tetap harus dipenuhi tapi untuk uang kegiatan tidak. Hanya gaji yang melekat," katanya.

Memang yang paling baik, kata Donny, Hemas harus mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW). "Namun itu kan tergantung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)," jelasnya.

Soal undangan Hemas yang jadi rame di pemberitaan media, Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek menolak disalahkan. "Kami (Kesekjenan DPD RI), malah berbuat sesuai aturan agar tidak melabrak aturan dan perundang-undangan. Malah justru kami mengambil langkah koordinasi. Jadi tolong esensi subtansi dan regulasi. Esensi dari pencabutan undangan itu adalah lebih bermakna kepada tindakan koreksi secara administrasi," ujarnya.

"Kalau saya (Sekjen DPD) tidak melakukan tindakan policy adminitrasi ya akan berhadapan dengan UU," timpalnya.

Dalam penjelasanya, Reydonnyzar Moenek bahkan meceritakan betapa ribetnya mengurus sekitar 3.100 undangan. Bahkan Moenek menyamakan dengan mengurus surat undangan pernikahan.

"Bayangkan kompleksitas yang harus kami hadapi dengan menulis 3.100 undangan. Ini seperti urus undangan mau mantenan, ya mohon maaf pasti ada yang ketelingsut," bebernya.

Kata 'Ketelingsut' dari penulusuran GoNews.co adalah kata dalam bahasa Jawa artinya kurang lebih adalah barang yang tidak hilang tapi tetap sulit ditemukan.

Itulah yang kemudian kata Reydonnyzar Moenek, pihaknya melakukan penyisiran. Dalam penyisiran dimaksud kata Dia, ditemukan bahwa GKR Hemas diundang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sekjen DPD RI mengambil langkah berkoordinasi dengan Sekjen MPR RI untuk meminta dan mencabut undangan pada Sidang Tahunan dan Sidang Bersama a.n. Ibu GKR Hemas.

"Undangan dimaksud dikelompokkan berdasarkan tata urut keprotokolan dan didistribusikan secara simultan kepada pihak-pihak terkait, dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2019. Sesuai protap terhadap undangan itu, kami lakukan penyisiran final pada tanggal 15 Agustus 2019. Dengan maksud untuk mendapatkan akurasi terhadap undangan yang sudah atau yang belum diundang," tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPD RI non aktif, GKR Hemas menerima perlakuan tidak menyenangkan saat akan menghadiri sidang tahunan bersama DPR-MPR, Jumat 16 Agustus 2019. Undangan yang sudah diterima isteri Sultan Yogyakarta itu dibatalkan sepihak oleh Sekjen DPD RI.***


Loading...
www www