Loading...

Kilas RAPBN Jokowi 2020 yang Ekspansif

Kilas RAPBN Jokowi 2020 yang Ekspansif
Jum'at, 16 Agustus 2019 16:51 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan kebijakan fiskal yang diharapkan mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan ekonomi mendatang.

Hal itu, disampaikan Jokowi dalam pidato paparannya mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangannya di dalam rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/08/2019).

RAPBN tahun 2020, disebut Jokowi, "dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur,".

Sedikitnya ada 3 kebijakan fiskal yang mendasari RAPBN 2020, yakni:

1) Memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi

2) Meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas.

3) Mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal

Fokus RAPBN 2020, dipaparkan Jokowi, akan diarahkan pada lima hal utama, yaitu:

1) Penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.

2) Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

3) Penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

4) Antisipasi aging population.

5) Penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah.

Jokowi meyakini, antisipasi ketidakpastian global dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, "maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun,".

Pada RAPBN 2020, kata Jokowi, "Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB.

Anggaran pendidikan 2020, kata Jokowi, direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

"Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal,".

Adapun bidang Kesehatan, Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.

Terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah disebut akan mengucurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

"Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun," kata Jokowi.

Hal itu, guna melindungi khususnya 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya ini juga dibarengi dengan pembenahan secara total terhadap BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

RAPBN 2020 juga mencakup agenda pemerintah dalam pengembangan ekonomi mikro yang langsung terasa oleh masyarakat. Melalui berbagai program pemerintah, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh secara langsung.

Jokowi mengemukakan, Belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, kata Jokowi, "kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru,". ***


Loading...
www www