Ingin Hidupkan Kembali GBHN, Ketua MPR: Indonesia Butuh Sistem Perencanaan Pembangunan Berkesinambungan

Ingin Hidupkan Kembali GBHN, Ketua MPR: Indonesia Butuh Sistem Perencanaan Pembangunan Berkesinambungan
Jum'at, 16 Agustus 2019 11:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini Indonesia membutuhkan sebuah sistem perencanaan pembangunan. Agar adanya kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Untuk itu kata Zulkifli Hasan, sudah saatnya GBHN kembali dihidupkan. Terlebih lagi kata dia, rencana mengamandemenkan Undang-undang Dasar 1945, dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah ada kesepakatan.

"Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN," ujar Zulhas, pada Sidang Tahunan MPR di Komplek Parlemen RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Dengan adanya GBHN, Indonesia akan memiliki haluan yang menjadi pemandu dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Haluan tersebut disusun dengan demokratis, guna nantinya memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," ujar Zulhas.

Zulhas berpesan, agar MPR periode selanjutnya bisa melaksanakan rencana penghidupan kembali GBHN dapat berjalan lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019 - 2024," ujar Zulhas.

Diketahui, MPR telah merampungkan rumusan GBHN yang akan dihidupkan lagi, yang tertuang dalam "Pokok-pokok Haluan Negara". GBHN versi baru antara lain berisi arah kebijakan pembangunan 2020-2045 dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertahanan, serta keamanan.

Dengan adanya GBHN, haluan negara bisa memuat hal yang pokok, berupa prinsip-prinsip panduan, misalnya terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan. Serta kepemimpinan Indonesia di dunia internasional.***


wwwwww