Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usung 'Sumangaik Baru', Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
Politik
18 jam yang lalu
Usung Sumangaik Baru, Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
2
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
Pasaman Barat
18 jam yang lalu
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
19 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
18 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
24 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
6
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
5 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Peneliti Tegaskan Penolakan atas Rencana Menghidupkan Kembali GBHN

Peneliti Tegaskan Penolakan atas Rencana Menghidupkan Kembali GBHN
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. (Ist.)
Selasa, 13 Agustus 2019 08:55 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Peneliti Formappi, Lucius Karus menegaskan sikap kontranya terhadap rencana penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Momen ini, saya kira sebaiknya kita tolak," kata Lucius di Jakarta, Selasa (13/08/2019).

Lucius menduga, rencana menghidupkan kembali GBHN membawa kepentingan-kepentingan politis para elit. Pasalnya, rencana ini baru mencuat dari Kongres V PDIP di Sanur, Bali, pekan lalu.

"Ini kan sebetulnya isu kebangsaan, tapi kenapa munculnya baru sekarang setelah PDIP jadi pemenang Pemilu? Padahal jika dijadikan jualan politik kemarin, mungkin perolehan suara PDIP bisa makin tinggi barangkali," kata Lucius.

Belum lagi, pasca gelaran Pemilu, partai-partai politik yang saat kontestasi kemarin berseberangan dengan Jokowi, kini terbaca merapat. Di saat yang bersamaan, ada juga hiruk pikuk jatah kursi Pimpinan MPR RI mendatang, dan konsesi politik di kabinet Jokowi jilid II.

"Jadi ini kan bisa saja ada bargain begitu," kata Lucius.

Lucius pun mengingatkan, bahwa sejatinya GBHN bukan milik MPR ataupun politisi tapi milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga penting untuk melibatkan banyak masyarakat agar GBHN tak hanya menjadi alat transaksional politik elit.***


Loading...
www www