Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
Dharmasraya
14 jam yang lalu
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
2
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
Peristiwa
14 jam yang lalu
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
3
Melihat National Geographic 'Berburu' Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
Peristiwa
7 jam yang lalu
Melihat National Geographic Berburu Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
4
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
Politik
6 jam yang lalu
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
5
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
Politik
11 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
6
Pemda Solok Selatan Hapus Aset 'Medan Nan Bapaneh' untuk RTH Seribu Rumah Gadang
Solok Selatan
6 jam yang lalu
Pemda Solok Selatan Hapus Aset Medan Nan Bapaneh untuk RTH Seribu Rumah Gadang
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Merujuk Sila ke-4 Pancasila, Bamsoet Ingin Presiden Dipilih MPR, Bukan Lewat Pemilu

Merujuk Sila ke-4 Pancasila, Bamsoet Ingin Presiden Dipilih MPR, Bukan Lewat Pemilu
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Senin, 12 Agustus 2019 07:17 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan' adalah bunyi Sila ke-4 dari Pancasila yang kemudian dijadikan landasan filosofis agar presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, bukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Gagasan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR ini, dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kini tengah digadang untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) partai Golkar.

Kepada wartawan di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Jumat (9/8/2019) lalu, Bamsoet mengungkapkan, gagasan ini perlu melewati proses diskusi di kalangan masyarakat Indonesia secara luas. Karena ketika positif, maka UUD 1945 pun harus diamandemen.

"Apakah ada dukungan dari publik? Kalau publik menghendaki kembali ke MPR, maka mau tidak mau kita amandemen UUD 1945 ini," ujar Bamsoet.

Mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, juga dianggap sebagai jawaban dari sistem pemilihan langsung yang dinilai boros dan menghasilkan kontestasi yang terbukti membelah masyarakat.

Bamsoet menyadari bahwa gagasan ini akan menuai respon kontra, baik dari dunia internasional ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi. Tapi, Ia berujar, "menurut saya, harusnya kita bersikap 'tidak ada urusan'. Kita harus mengedepankan kepentingan bangsa,".***


Loading...
www www