Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
Hukum
5 jam yang lalu
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
2
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
Hukum
59 menit yang lalu
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
3
Nge-Vlog Kebangsaan Bareng Artis, Giliran Ayu Ting-ting yang Digandeng Ketua MPR
Politik
17 jam yang lalu
Nge-Vlog Kebangsaan Bareng Artis, Giliran Ayu Ting-ting yang Digandeng Ketua MPR
4
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
GoNews Group
18 jam yang lalu
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
5
Supardi Fokus Latihan Pemulihan Fisik
GoNews Group
18 jam yang lalu
Supardi Fokus Latihan Pemulihan Fisik
6
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Pemerintahan
5 jam yang lalu
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Soal Izin FPI, Din Syamsuddin: Pemerintah Tak Boleh Semena-mena

Soal Izin FPI, Din Syamsuddin: Pemerintah Tak Boleh Semena-mena
Kamis, 08 Agustus 2019 07:54 WIB
JAKARTA - Pemerintah tidak boleh semena-mena dalam membuat keputusan terhadap perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI). Konstitusi harus jadi pijakan dalam setiap mengambil kebijakan.

Begitu kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai diskusi di Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

"Jangan sampai pemerintah otoriter, represif, dan melanggar konstitusi itu," tekannya.

Pemerintah harus memberi jaminan pada kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun di satusisi, ormas juga harus menaati konstitusi yang ada. Jangan sampai melenceng dari ajaran Pancasila.

“Harus komitmen pada Pancasila,” tutup ketua CDCC itu.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Rmol.id
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www