Fraksi PPP Ungkap Sketsa Politik DPR di Jokowi Jilid II

JAKARTA - Anggota Fraksi PPP DPR RI, Saifullah Tamliha, mengungkap sketsa politik partai politik (Parpol) di DPR RI untuk pemerintahan Jokowi jilid II.

"Yang saya tangkap sejak awal adalah, presiden Jokowi itu menginginkan, tidak terlalu banyak partai yang harus dihadapi beliau di DPR," kata Saifullah dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (08/08/2019).

"Jadi, tidak menutup kemungkinan adanya koalisi (diisi, red) dari partai yang bukan pendukung Jokowi ketika Pilpres (2019) yang lalu," tandas Saifullah.

Pada diskusi bertajuk, "Periode kedua Jokowi, Masihkan Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?" itu, Saifullah menjelaskan terkait koalisi politik yang selalu identik dengan konsesi termasuk kursi menteri, bahwa rangkap jabatan Ketum Parpol dengan Menteri di era digital, belum tentu tak efektif.

"(Tapi, red) baik juga jika seorang Ketum partai tidak menjabat sebagai seorang menteri," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi yang turut hadir dalam diskusi dengan mengenakan baju merah pun, dipandang sebagai gimik koalisi oleh Saifullah. Padahal, PAN bukan pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

PAN memang telah menyatakan dukungan tanpa syarat untuk Jokowi jilid II. Lain dengan PKS yang sejauh ini terus mengkampanyekan #KamiOposisi.

"Kalau PKS dia menyesuaikan saja. PKS juga pernah menjadi partai koalisi PPP selama pemerintahan bapak SBY, bukan hal asing lagi bagi PKS kalau mau berkoalisi," ujar Saifullah.

Pernyataan PAN dan pertemuan-pertemuan antara Ketum Gerindra, Prabowo dengan Jokowi kemudian juga Megawati, ditambah lagi dengan pertemuan-pertemuan lain antara elit-elit Parpol lintas koalisi kontestasi Pilpres, dimaknai Saifullah sebagai penanda kuatnya dukungan DPR untuk Jokowi jilid II.

Ini sangat menarik, saya haqqul yaqin bahwa bapak Jokowi menginginkan semua partai yang ada di parlemen ini bisa mendukung pemerintahannya untuk berkoalisi, agar beban kerjanya tak terbebani oleh tetek bengek yang bermacam-macam di Parlemen ini," pungkas Saifullah.***