Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PBNU Usul Tarik RUU HIP Ganti Jadi RUU BPIP
Politik
14 jam yang lalu
PBNU Usul Tarik RUU HIP Ganti Jadi RUU BPIP
2
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Peristiwa
18 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
3
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
18 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
4
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
GoNews Group
18 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
5
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Intip Payudara di Starbucks
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Intip Payudara di Starbucks
6
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Peristiwa
18 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Eksekusi Keputusan Mensos, BPJS Kesehatan Lampung Nonaktifkan Kepesertaan 78 Ribu Warga

Eksekusi Keputusan Mensos, BPJS Kesehatan Lampung Nonaktifkan Kepesertaan 78 Ribu Warga
Ilustrasi terkait iuran BPJS Kesehatan milik LensaJKN BPJS Kesehatan
Rabu, 07 Agustus 2019 17:05 WIB
LAMPUNG - Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan Provinsi Lampung menonaktifkan kepesertaan 78 ribu orang warganya, menyusul keputusan Menteri Sosial yang berlaku secara nasional.

78ribuan warga Lampung yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatannya itu, tersebar Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.

Kepala cabang BPJS Provinsi Lampung, Muhammad Fakhriza mengutarakan, sebagaimana keputusan dari Kementerian Sosial RI No. 8/Auta/ 2019 dan Kep. Mensos Bo. 79/Auta/2019, sebanyak 5,2 juta peserta BPJS yang dinonaktifkan secara nasional.

“Kami BPJS Cabang Bandar Lampung hanya bertindak sebagai penyelenggara yang berpedoman pada pearturan tersebut. Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait Jaminan Kesehatan Masyarakat” kata Fakhriza dikutip dari laporan RRI, Rabu (07/08/2019).

Fakhriza mengungkapkan, Kemensos juga telah bersurat ke Dinas Sosial kabupaten/kota untuk memvalidasi data level ekonomi warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menindaklanjuti hak warga sesuai ketentuan.

“Artinya Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota melakukan verifikasi data jika memang warganya dinyatakan mampu atau tidak mampu. Jika mampu maka harus diarahkan untuk mendaftar pada BPJS Mandiri, dan bagi yang tidak mampu bisa didaftarkan dalam Jamkesda yang dibiayai melalui APBD masing-masing kabupaten/kota,” terang Fakhriza.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Sumber : RRI
Kategori : GoNews Group, Ekonomi, Pemerintahan

Loading...
www www