Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
22 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
2
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
7 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
3
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
Politik
20 jam yang lalu
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
4
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
Padang
20 jam yang lalu
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
5
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
Padang
23 jam yang lalu
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
6
Hikmah Dibalik Penjara Arab Saudi Selama 18 Tahun, Ety Berhasil Hafal 30 Juz Alquran
Peristiwa
22 jam yang lalu
Hikmah Dibalik Penjara Arab Saudi Selama 18 Tahun, Ety Berhasil Hafal 30 Juz Alquran
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Pembangunan PLTN Tanah Air Terkendala Draft Revisi UU Ketenaganukliran di Bapeten

Pembangunan PLTN Tanah Air Terkendala Draft Revisi UU Ketenaganukliran di Bapeten
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (06/08/2019). (Foto: Zul/GoNews)
Selasa, 06 Agustus 2019 14:32 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengungkapkan, persoalan listrik tak bisa lepas dari stabilisasi energi yang seharusnya bisa didapat melalui Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Usai menjadi pembicara dalam diskusi rutin di Media Center Parlemen, Selasa (06/08/2019), Kurtubi mengungkapkan, rencana pembangunan PLTN itu terbentur lambannya kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (Bapeten) dalam menyusun revisi Undang-Undang Ketenaganukliran.

"Nah itu, pihak pemerintah dalam hal ini Bapeten, yang diberi tugas untuk menyusun revisi Undang-Undang Ketenaganukliran, itu belum (ada hasil, red) sama sekali," kata Kurtubi kepada GoNews.co.

Padahal, kata kurtubi, revisi UU Ketenaganukliran ini penting mengingat posisinya sebagai pijakan agenda pengembangan industri nuklir nasional.

"Kita punya uranium dan lain-lain yang harus kita eksploitasi, harus ada payung hukumnya," katanya.

PLTN yang saat ini masih terkendala revisi UU Ketenaganukliran, ditegaskan Kurtubi, adalah solusi dari negara untuk menjawab, "tuntutan rakyat yang saat ini ingin udara bersih (dan untuk, red) listrik yang stabil 24 jam (serta) untuk industri, (PLTN, red) ini cocok,".***


Loading...
www www