Hindari Voting, PPP Ingin Pemilihan Pimpinan MPR Melalui Musyawarah

JAKARTA - Meski tidak ikut serta mengusulkan nama dalam bursa pimpinan MPR RI 2019-2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkeinginan agar proses pemilihan Ketua MPR RI tidak dilakukan dengan Voting.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “MPR Rumah Besar Kebangsaan” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

"Untuk pemilihan pimpinan MPR kali ini, kami (PPP, red) tidak akan mengusulkan nama untuk calon Ketua MPR. Namun kita minta, agar pemilhan pimpinan MPR dipilih secara musawarah. Karena MPR mewakili rumah kebangsaan. Jangan sampai kejadian pada tahun 2014 saat diputuskan dengan voting terulang kembali," katanya.

Untuk itu, Ia berharap Fraksi PPP di MPR bisa dilibatkan dalam musyawarah tersebut. "Kami sekali lagi menyarankan, agar Pimpinan MPR ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh fraksi-fraksi parpol lintas koalisi di DPR bersama perwakilan DPD. Kami sangat menghargai jika ikut terlibat dalam musyawarah tersebut," tandasnya.

Ia juga memahami adanya keinginan beberapa partai untuk mengambil posisi Ketua MPR. Dan tentunya kata dia, harus ada yang memberi dan menerima. "Di situ perlu ada pembicaraan informal lintas fraksi dan kelompok DPD. Saya yakin ada solusinya," tukasnya lagi.

Sementara itu, peneliti politik dari CSIS Philip J Vermonte mengatakan, pasca pemilu dan pileg 2019 lalu, sejumlah parpol pemenang pemilu, memiliki kans lebih besar untuk memimpin MPR RI.

"Yang penting figurnya sudah melampaui sebagai aktor politik praktis dan yang bisa diterima oleh semua masarakat. Bisa dari PDIP, Golkar, PKB, maupun dari parpol lain, yang tentunya juga tidak bisa mengabaikan keberadaan DPD RI," tegasnya.***