Hal itu disampaikan Michael usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin (29/7/2019) lalu.
“Saya pikir ini harus ada semacam badan otorita untuk pemindahan ibu kota baru. Nanti kan di awal Bappenas yang sudah jalan, tetapi kalau sudah spesifik mungkin akan banyak kementerian lain yang akan terlibat. Kerja lintas sektoral seperti ini akan lebih efektif kalau dibuat satu badan otorita tersendiri karena ini juga isu yang sangat strategis,” kata Michael.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa saat ini belum ada langkah yang diambil Presiden terkait pembentukan badan tersebut. Padahal, keputusan mengenai hal ini mesti diketok tahun ini juga.
“Sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil. Tapi harus tahun ini, begitu lokasi diputuskan. Pemerintah saat ini tengah melihat kerangka kelembagaan dan struktur badan otorita yang akan dibentuk. Struktur tersebut salah satunya terkait anggota badan otoritas,” jelas Jeno.
Selain itu, politisi dapil Kalimantan Barat ini juga menekankan bahwa ketika badan otorita dibentuk, maka badan itu harus dilindungi dengan landasan hukum yang kuat. Sebab, tugas dan fungsi badan tersebut akan vital dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota.
“Badan ini juga memiliki tugas untuk mengoordinasikan seluruh proses pemindahan ibu kota. Tugas mulai dari pengelolaan dana investasi dan membangun kerja sama dengan seluruh pihak, baik dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga swasta,” tukas Michael.***
