Fraksi PAN MPR: Indonesia Butuh GBHN untuk Pembangunan yang Lebih Terarah

JAKARTA - Anggota MPR RI sekaligus mantan Sekretaris Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong menegaskan, tanpa Garis-garis Besar Haluam Negara (GBHN) Indonesia akan semakin kehilangan arah.

Hal ini diungkapkan Ai Taher Parasong, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR, yang mengambil tema "Rekomendasi Amandemen (Konstitusi) Terbatas Untuk Haluan Negara?", di Media Center Kompleks Parlemen, Senin (29/7/2019).

"Secara pribadi, dari mulai masih menjabat sebagai sekretaris PAN di MPR hingga sekarang, saya setuju dengan GBHN agar pembangunan Indonesia ini terarah. Tanpa GBHN, hampir seluruh proses strategi pembangunan kita, tidak terstruktur sistematis dan masif," ujarnya.

Karena sekarang ini kata Ali Taher, disaat pemerintah gencar membangun infrastruktur namun tidak berimbas pada peningkatan pengentasan kemiskinan.

"Ini yang saya katakan, pembangunan tidak terarahitu. Kenapa? Disaat gencar membangun infrastuktur, tetapi persoalan kemiskinan itu hampir tidak banyak disentuh," tukasnya.

Sementara pembangunan infrastruktur itu sendiri kata Dia, tidak semua rakyat bisa ikut menikmati, dan hanya orang-orang kaya yang bisa menikmatinya. "Kenapa bisa terjadi? Ya karena tidak ada GBHN. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden terpilih membangun hanya berdasarkan janji-janjinya dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang diikuti para Menterinya," tegasnya.

Ali juga mencontohkan, soal kebijakan presiden dengan Nawacita. Yang kemudian diterjemahkan oleh masing-masing menteri dan kemudian itu dijalankan. Jadi kata Dia, hal ini sangat berbeda ketika era Orede Baru yang masih menggunakan GBHN dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pola GBHN yang pernah ada di Orde Baru itu, adalah memberikan warna lebih terukur dalam soal mengatur strategi pembangunan. Sehingga waktu itu pernah kita kenal dengan istilah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur  yang diatur sedemikian rupa. Sehingga anggaran proporsional dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan," tandasnya.

Ali Taher menilai, saat ini terbalik, saat pembangunan infrastruktur didongkrak, juster sektor lain sepeerti pertanian justeru hancur.

"Bagaimana tidak hancur, barang yang harusnya bisa dihasilkan dari petani sekarang masih impor. Garam juga impor. Segala macam barang kita impor. Dulu petani bangga bisa menyekolahkan anak kemana-mana. Sekarang ini tidak bisa. Inilah efek dari tidak dijadikannya GBHN pada saat proses pembangunan," ucapnya.

Menurutnya, amandemen apapun saat ini, yang paling penting adalah mengembalikan fungsi GBHN ke dalam konstitusi. "Pertanyaanya, MPR sekarang ini,  lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara yang memiiki kewenangan itu? Karena sekarang ini MPR dengan DPR, DPD, BPK, MK, MA dan Komisi Yudisial , memiliki kewenangan yang sama, tidak ada bedanya,".

"Coba teman-teman bayangkan, baru kali ini terjadi yang namanya sidang paripurna MPR setiap tanggal 16 Agustus itu, MPR mengadakan sidang sendiri, DPD sendiri, DPR sendiri, kenapa, karena MPR bukan pada lembaga tertinggi negara, tapi hanya lembaga tinggi negara, sehingga kewenangan lebih kepada kewenangan formal seperti untuk melantik presiden, selebihnya tidak," tambahnya.

Ia menyarakankan agar parpol pemenang pemilu seperti PDI-P, Golkar, Gerindra, agar sepakat untuk mengubah undang-undang dan yang paling penting mengembalikan GBHN sebagai pedoman untuk agenda-agenda nasional.

"Menurut pandangan saya, amandemen ini terbatas pada posisi perlu atau tidak GBHN dan  kedua perlu atau tidak MPR menjadi lembaga tertinggi negara," pungkasnya.***