Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
23 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
2
Sempat Dihajar Massa, Warga Padang Terduga Pencuri Mobil Akhirnya Diamankan Polisi
Solok
21 jam yang lalu
Sempat Dihajar Massa, Warga Padang Terduga Pencuri Mobil Akhirnya Diamankan Polisi
3
Mulai 1 Juni, Semua Objek Wisata di Pesisir Selatan Kembali Dibuka
Pesisir Selatan
21 jam yang lalu
Mulai 1 Juni, Semua Objek Wisata di Pesisir Selatan Kembali Dibuka
4
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
Internasional
7 jam yang lalu
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
5
Jalan Penghubung Bukittinggi - Pasaman Barat Tertimbun Longsor Sepanjang 25 Meter
Agam
13 jam yang lalu
Jalan Penghubung Bukittinggi - Pasaman Barat Tertimbun Longsor Sepanjang 25 Meter
6
Pukul Pantat Warga Tak Pakai Masker dengan Rotan di Pasar, 8 Polisi Diamankan
Peristiwa
19 jam yang lalu
Pukul Pantat Warga Tak Pakai Masker dengan Rotan di Pasar, 8 Polisi Diamankan
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Kuasa Hukum Fahri Hamzah: Penolakan Sita Aset PKS adalah Pembangkangan Hukum Negara

Kuasa Hukum Fahri Hamzah: Penolakan Sita Aset PKS adalah Pembangkangan Hukum Negara
Jum'at, 26 Juli 2019 23:13 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kuasa hukum 5 orang tergugat pengurus PKS, Feizal Syehmenan menolak permohonan sita paksa aset kliennya oleh Fahri Hamzah selaku penggungat. Hal ini membuat kuasa hukum Fahri Hamzah angkat bicara.

Koordinator kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Jumat (26/7/2019), mengatakan, penolakan tersebut adalah bentuk pembangkangan.

"Kalau boleh menggunakan istilah yang dulu sering mereka sampaikan dalam persidangan adalah pembangkangan, maka ini juga saya ingin menyebutnya satu pembangkangan terhadap putusan pengadilan," katanya.

Selain itu, Mujahid mempertanyakan pemahaman pengacara Sohibul Iman Cs mengenai hukum acara dimana upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa menghalangi pelaksanaan putusan.

“Menurut pasal 66 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan,” jelas dia.

Oleh sebab itu, tegas Mujahid, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mengabulkan permintaan penundaan pelaksanaan putusan atau penundaan sita eksekusi yang diajukan Sohibul Iman Cs.

"Jadi, sita eksekusi dipastikan tetap on the way," tegas Mujahid.

Belakangan diketahui, 5 tergugat PKS melalui kuasa hukumnya sedang mengupayakan Peninjauan Kembali. Setelah dipelajari ternyata dalam PK yang dilayangkan Sohibul Iman cs tidak mendasarkan ada bukti baru (Novum).

“Artinya Sohibul Iman cs sudah tidak memiliki bukti lagi yang bisa membantah argumentasi Fahri Hamzah bahwa dirinya dan kawan-kawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum,” tambah tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Dr. Guntur F. Prisanto, SH, MH.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Slamet, SH juga memastikan bahwa secara materiil, lima orang pimpinan PKS yang digugat Fahri Hamzah sudah tidak ada atau punya lagi bahan atau alat bukti yang bisa dijadikan argumentasi dan dalil yang membantah argumentasi dan alasan gugatan yang diajukan Fahri Hamzah.***


Loading...
www www