Kegiatan ini dibuka dengan Keynote Address dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang dibacakan oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito. Disampaikan oleh Kasal bahwa TNI Angkatan Laut perlu menyusun dan mengembangkan konsep tentang cara bertindak yang tepat dan melengkapi para komandan dan prajurit di lapangan dengan pemahaman, perangkat lunak dan kelengkapan yang diperlukan demi suksesnya pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan dan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara.
“Akhir-akhir ini kita sama-sama melihat perkembangan Maritime Irregular Warfare di mana sejumlah negara mengadopsi Gray Zone Strategy yang menggunakan kekuatan non militer guna mencapai suatu sasaran. Pemanfaatan sumber daya nasional (Sumdanas) dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara sudah menjadi ciri atau salah satu bentuk peperangan modern saat ini”, ujar Wakasal.
Lebih lanjut dalam Keynote Address tersebut menyampaikan, diplomasi maritim TNI AL merupakan tool yang digunakan sebagai bargaining power. “Ada sejumlah landasan hukum dan teori yang mendasari kekuatan Angkatan Laut yaitu teori Ken Booth tentang Diplomacy Rule yang dituangkan dalam doktrin Jalasveva Jayamahe dan tugas konstitusional TNI AL dalam UU No. 34 Tahun 2004”, tegas Wakasal.
Focus Group Discussion Pelaksanaan Operasi Penegakan Jedaulatan dan Hukum di Laut Natuna Utara digelar selama satu hari, diikuti lebih kurang 100 orang peserta yang berasal dari Pejabat Kementerian RI, para Pejabat Mabes TNI, para Pejabat Utama Mabesal, para pimpinan Kotama TNI AL wilayah Jakarta serta para undangan lainnya. Bertindak sebagai moderator dalam diskusi FGD ini Zilvia Iskandar yang sehari-hari presenter berita di salah satu stasiun TV.
Dalam forum diskusi ini menghadirkan pula para pembicara dan narasumber dari berbagai institusi terkait, di antaranya, Staf Khusus Menteri Koordinator Maritim RI Laksdya TNI (Purn) Fred Salem Lonan, Direktur Perjanjian Hukum dan Kewilayahan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI Bebeb Abdul Kurnia Nugraha, Dirjen Strahan Kemenhan RI Mayjen TNI Rizerius Eko serta Pakar Hukum Internasional UI Arie Afriansyah. ***
