Pernyataan Bamsoet soal Dana Saksi Pemilu 2019 Dikritik Kader Muda Golkar

JAKARTA - Kader muda Partai Golkar, Ahmad Irawan bereaksi atas pernyataan seniornya yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, terkait dana saksi pada Pemilu beberapa bulan lalu.

Menurut Irawan, pernyataan Bamsoet tidak sepantasnya disampaikan di ruang publik. Apalagi hanya untuk kepentingan politik pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.

"Jadi hanya untuk mencari simpati kepada daerah. Karena membicarakan dana saksi di luar internal partai Golkar, sama saja membuka kemampuan keuangan dan kelemahan partai Golkar," kata Irawan di Jakarta, Minggu, (21/8/2019).

Irawan yang juga tercatat sebagai Calon Anggota DPR RI pada Pemilu 2019, pun 
membantah pernyataan Bamsoet terkait dana saksi tersebut. Di Daerah Pemilihan Jawa Timur V, ia menyaksikan sendiri dana saksi tersebut terdistribusi dengan baik.

"Jadi tidak benar tidak terdapat dana saksi atau dana saksi turun setelah pemilunya selesai dilaksanakan," ujar Irawan yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat Angkata Muda Partai Golkar.

"Dana saksi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar cukup untuk dibagikan keribuan saksi yang ada di TPS. Jika pun ada yang kurang saat itu, semua pengurus dan calon legislatif dari partai Golkar gotong royong mencukupinya dengan penuh semangat pengorbanan," tambah Irawan.

Mengutip pepatah jawa "jer basuki mawa bea", Irawan mengatakan, untuk mencapai sesuatu maka orang harus mau berkorban untuk mencapai tujuan.

"Jadi pengorbanan dan kebersamaan kader partai Golkar saat pemilu 2019 harus diapresiasi. Ingatan kita saat itu adalah bagaimana Golkar dan calon anggota legislatif dari partai Golkar menang, semua ikhlas," tutur Irawan.

Irawan melanjutkan, sebagai Pengurus DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI, mestinya Bamsoet memahami bahwa hukum positif membolehkan adanya sumbangan perorangan kepada Partai Politik, tak terkecuali Partai Golkar.

Mestinya, lanjut Irawan, sebelum Pemilu 2019 dilaksanakan, Bamsoet bertanya mengenai cukup tidaknya dana saksi. Jika belum cukup, Bamsoet bisa ikut membantu menggenapkan bantuan ke daerah, sehingga kader partai Golkar di daerah tidak terlilit hutang atau menguras harta kekayaannya untuk menggerakkan mesin partai.

"Bisa juga pada saat itu selaku Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjuang di DPR agar saksi partai politik dibiayai oleh Negara. Jadi di DPP Partai Golkar tidak hanya ada Airlangga Hartarto yang harus memikul seluruh kewajiban partai," kata Irawan.

Irawan menegaskan, seluruh kader Partai Golkar tidak hanya membutuhkan Ketua Umum yang berbicara mengenai cukup dan tidaknya dana kampanye Akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu kemandirian finansial partai Golkar dan sistem integritas penyelenggara pemilu.

"Sehingga kita tidak terjebak lagi pada kebutuhan dana saksi dan kader terbaik partai Golkar menjadi terpidana kasus korupsi karena mencari pendanaan partai," ujar Irawan.

"Membengkaknya dana saksi sebab dari rendahnya kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan Negara. Karena jika kita percaya penuh kepada penyelenggara, partai tidak perlu menyiapkan saksi karena negara telah memiliki instrument dan personel untuk mengawasi pemilu," tutup Irawan.

Sebelumnya, Bambang sebagai salah satu Calon Ketua Umum Partai Golkar, di beberapa media mengatakan dana saksi Partai Golkar kurang. Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, sejumlah daerah tidak menerima dana saksi dari DPP Partai Golkar.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, meskipun dana saksi tersebut tetap turun ke daerah, tetapi momennya sudah tidak tepat. Sebab Pemilu 2019 telah usai. Bambang tak ingin para kader Partai Golkar terlilit hutang atau terkuras kekayaannya untuk menggerakan masin partai.***