Loading...
Home >  Berita >  Politik

Meski Kritis dengan Hancurnya Karakatau Steel, Gerindra Belum Mau Usulkan Pansus Baja

Meski Kritis dengan Hancurnya Karakatau Steel, Gerindra Belum Mau Usulkan Pansus Baja
Rabu, 17 Juli 2019 19:05 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Meski sudah mengkritisi soal meruginya BUMN PT Karakatau Steel, Fraksi Gerindra di DPR RI belum berniat mengusulkan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) atas serbuan baja impor di dalam negeri dari Tiongkok.

Padahal, serbuan baja impor asal Tiongkok tersebut merupakan salah satu faktor penyebab meruginya PT Krakatau Steel ditengah maraknya pembangunan infrastruktur pemerintah.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra, Abdul Wahid, pihaknya hanya bisa mengkritisi saja atas kebijakan pemerintah yang enggan menghalau baja impor. "Kalau saya terus terang ya Gerindra di luar pemerintah saya mengkritisi semampu saya. Jika kebijakan itu tidak pro rakyat, tidak pro negara saya tetap akan kritis," ujarnya saat ditemui wartawan usai rapat kerja di gedung nusantara I kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Namun, Abdul menyebutkan, meruginya PT Krakatau Steel adalah hal yang memprihatinkan. Karena BUMN itu adalah perusahaan negara yang memiliki nilai sejarah.

"Pak Karno bikin Krakatau Steel itu kan dulu untuk membantu pembangunan  infrastruktur membangun bangunan, jembatan, gedung, itu harusnya Kementerian Perdagangan memproteksi," jelasnya.

Meskipun saat ini dunia usaha telah berkembang menjadi pasar bebas. "Pasar bebas ok lah tetapi pasar bebas harus melindungi produk dalam negeri," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebutkan, sebelum akhir Desember 2018, Enggar mengeluarkan Pemendag Nomor 22/2018 yang mengatur agar besi dan baja impor bisa dipermudah.

Hal inilah, kata Fadli menjadi salah satu faktor penyebab meruginya PT Krakatau Steel (Persero) dan produsen baja dalam negeri. Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, ada tiga poin dari peraturan tersebut yang merugikan industri baja nasional dan rawan penyelewengan.

Pertama terhapusnya syarat pertimbangan teknis yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dalam hal impor besi dan baja. "Penghapusan pertimbangan dari kementerian teknis ini tidaklah benar. Industri baja nasional di negara manapun selalu diposisikan sebagai industri strategis, sehingga Kementerian Perdagangan tak boleh bermain sendiri dan memperlakukan sektor ini tak ubahnya bisnis kacang goreng yang seolah-olah ringan konsekuensinya," jelasnya.

Kemudian, aturan ini memperlonggar pemeriksaan barang masuk, dari sebelumnya barang harus diperiksa dulu sebelum masuk, menjadi masuk dulu baru diperiksa.

"Itupun yang melakukan pemeriksaan juga bukan bea cukai, tapi Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi, potensi penyelewengannya besar sekali," ungkapnya.

Pemeriksaan dilakukan secara random. Karena barang baru diperiksa sesudah masuk, dan pemeriksaannya dilakukan random. Bisa mudah terjadi praktik kecurangan.

Meski sudah dicabut dengan  Permendag No. 110/2018. Namun, Fadli menyebutkan, kerusakannya sudah terlanjur parah.

"Kini baja impor dari Cina telah mendominasi pasar dalam negeri. Harganya memang lebih murah, tapi kualitasnya juga rendah, kalah oleh produk lokal kita sendiri. Sayangnya, karakter pasar kita memang sangat sensitif terhadap harga dan kurang sensitif pada kualitas," jelasnya.***


Loading...
www www