Meski Sudah Memanas, Pengamat Sebut Belum Ada Satupun Parpol Buat Paket Calon Pimpinan MPR

Meski Sudah Memanas, Pengamat Sebut Belum Ada Satupun Parpol Buat Paket Calon Pimpinan MPR
Jum'at, 12 Juli 2019 16:32 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pengamat Politik Said Salahudin merasa belum melihat adanya kesepakatan dari parpol pemenang pemilu dan DPD untuk membuat paket pimpinan MPR.

Hal ini diungkapkan Said dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Membangun Koalisi Permanen di MPR', di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/07/2019).

Meskipun begitu kata dia, saat ini sudah terjadi persaingan panas dan tarik menarik antar parpol yang ingin menjadi Ketua MPR.

"Pertanyaannya apakah hanya satu paket? Karena saya khawatir dan ragu pimpian MPR akan dipilih lewat muswarah mufakat. Itu saya ragu. Kalau umpamanya, dari partai ada keinginan, misal PKB, Golkar dan Nasdem, siapa yang mau mengalah untuk jadi ketua MPR. Karena incarannya itu kan ketua. Posisinya, dimana DPD?. Boleh jadi ditawarkan teman-teman DPR untuk DPD sebagai Wakil Ketua MPR," papar Said.

Agar tak jadi perseteruan parpol dalam memperebutkan kursi Ketua MPR, Said pun mengusulkan agar unsur DPD yang menjadi Ketua MPR. "Selama 3 periode, DPD belum pernah menjadi Ketua MPR. Bisa saja kedepan unsur ketuanya dari DPD. DPD bisa mengambil disela ketegangan antar partai," saran Said.

Said juga menilai, kalau DPD hingga kini telah berhitung untuk mendaparkan kursi Ketua MPR. "DPD pastinya mulai berhitung, 3 perode ngnga jadi Ketua MPR. Karena nggak ada larangan juga Ketua MPR dijabat dari anggota DPD. Jika terjadi koalisi ini, tak bisa dikaitkan sebagai partai pendukung koalisi Jokowi-Maruf amin," tandas Said.

Hal ini juga diamini oleh anggota MPR RI Fraksi Nasdem Johnny G Plate. Ia mengaku mendukung penuh usulan paket untuk pimpinan MPR RI.

Bahkan, Sekertaris Fraksi NasDem di DPR ini juga meminta DPD RI agar ikut serta memasukan salah satu calon didalam paket pimpinan MPR nanti.

"Yang jelas, MPR itu harus terdiri dari DPR dan DPD. DPD juga punya kewajiban apabila terjadi 2 paket atau lebih, harus ada nama calon anggotanya di paket-paket itu," ujar Johnny.***


wwwwww