Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
Politik
12 jam yang lalu
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
2
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
3 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
3
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
4
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
12 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
5
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
Kesehatan
12 jam yang lalu
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
6
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
GoNews Group
10 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tindak Pelaku PETI

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tindak Pelaku PETI
Ilustrasi. (Net)
Kamis, 11 Juli 2019 22:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak segera menindak tambang-tambang PETI (Penambangan Tanpa Izin) yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, melainkan juga merusak lingkungan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII M. Nasir, usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Gakkum, dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Menurut Nasir, tambang-tambang PETI harus dituntaskan dan ditindak secara hukum. Ia menduga ada cukong-cukong yang membiayai mereka, karena kegiatan mereka bisa berjalan terus, bahkan ada persatuannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meminta pertanggungjawaban kepada PETI.

"Karena negara tidak hanya dirugikan secara finansial, artinya berkurang atau hilangnya pemasukan negara. Melainkan juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Singkatnya mereka yang untung, negara yang dirugikan karena dampaknya,” jelas Nasir.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mempersilahkan jika PETI-PETI tersebut ingin melegalkan kegiatan penambangan tersebut, namun tentu harus terlebih dahulu membuat sebuah perusahaan secara resmi.

Sehingga kata Dia, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya kewajiban membayar pajak dan dampak lingkungan yang juga harus dipikirkan.

"Dengan kata lain, perusahaan penambangan tetap harus berkordinasi secara regular dengan daerah untuk lokasi penggaliannya, tidak serta merta menggali seluruh wilayah yang ada. "Saya melihat Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM harus menjemput bola, mengejar para pelaku PETI, serta berkordinasi dengan seluruh kementerian terkait," tandasnya.

"Karena Presiden sudah memerintahkan untuk menghasilkan pemasukan kepada negara sebanyak-banyaknya dan melakukan perlindungan untuk negara kepada seluruh menteri-menterinya. Dengan demikian Presiden juga harus bertindak tegas, mengoreksi atau mengevaluasi pada menterinya yang tidak tegas terhadap para pelaku PETI," tegas Nasir.***


Loading...
www www