Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
Nasional
23 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
2
Tuntut Denny Siregar Diadili, Ribuan Massa Forum Mujahid Gelar Aksi Bela Santri
GoNews Group
12 jam yang lalu
Tuntut Denny Siregar Diadili, Ribuan Massa Forum Mujahid Gelar Aksi Bela Santri
3
Forum Mujahid Pastikan Denny Siregar Ketemu Batunya di Tasikmalaya
GoNews Group
12 jam yang lalu
Forum Mujahid Pastikan Denny Siregar Ketemu Batunya di Tasikmalaya
4
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
GoNews Group
14 jam yang lalu
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
5
Bahas RUU HIP, Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Akan Temui Pimpinan MPR Hari Ini
Politik
14 jam yang lalu
Bahas RUU HIP, Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Akan Temui Pimpinan MPR Hari Ini
6
Meski Bersaing dengan Ribuan Makanan, Rendang Tetap Salah Satu Favorit Dunia
Ekonomi
15 jam yang lalu
Meski Bersaing dengan Ribuan Makanan, Rendang Tetap Salah Satu Favorit Dunia
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Sebut Identitas Agama Picu Radikalisme, Darmono Sarankan Jokowi Hapus Pendidikan Agama

Sebut Identitas Agama Picu Radikalisme, Darmono Sarankan Jokowi Hapus Pendidikan Agama
Jum'at, 05 Juli 2019 23:56 WIB
JAKARTA — Setyono Djuandi Darmono atau orang mengenal dengan sebutan S.D. Darmono menyebut, pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah. Agama cukup diajarkan orangtua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah.

"Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran (mapel) agama. Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu berbeda,” kata Darmono usai bedah bukunya yang ke-6 berjudul Bringing Civilizations Together di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Tanpa disadari, lanjut chairman Jababeka Group ini, sekolah sudah menciptakan perpecahan di kalangan siswa. Mestinya, siswa-siswa itu tidak perlu dipisah dan itu bisa dilakukan kalau mapel agama ditiadakan.

Sebagai gantinya, mapel budi pekerti yang diperkuat. Dengan demikian sikap toleransi siswa lebih menonjol dan rasa kebinekaan makin kuat.

“Siswa harus diajarkan kalau mereka itu hidup di tengah keanekaragaman. Namun, keanekaragaman dan nilai-nilai budaya itu yang menyatukan bangsa ini, bukan agama,” tegasnya.

Kalau agama yang dijadikan identitas, lanjut Darmono, justru akan memicu radikalisme. Ketika bangsa Indonesia hancur karena radikalisme, belum tentu negara tetangga yang seagama bisa menerima.

“Kita harus jaga bangsa ini dari politik identitas (agama). Kalau negara ini hancur, yang rugi kita sendiri. Memangnya kalau kita pindah ke negara lain yang seagama, kita bisa diterima, kan tidak. Makanya rawatlah negara ini dengan nilai-nilai budaya, bukan agama,” bebernya.

Dia menyarankan Presiden Joko Widodo untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing (bukan guru di sekolah). Pendidikannya cukup diberikan di luar sekolah, misalnya masjid, gereja, pura, vihara, dan lainnya.

“Kalau mau merawat persatuan dan kesatuan bangsa, itu harus dilakukan. Cuma saya melihat presiden tersandera oleh berbagai macam kepentingan politik. Jika ini tidak diubah, sampai kapan pun agama akan dijadikan alat politik indentitas,” tandasnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : JPNN.com
Kategori : Pemerintahan, Pendidikan, Peristiwa, GoNews Group

Loading...
www www