Fraksi Golkar Pertanyakan Pembangunan RSUD Bukittinggi yang Molor, Gerindra Minta Evaluasi Penggunaan Kartu Brizzi

BUKITTINGGI - Sidang Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap Nota Penjelasan Walikota Bukittinggi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berlangsung alot di ruang sidang utama DPRD Bukittinggi, Kamis 13 Juni 2019.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bukittinggi, Benny Yusrial dihadiri oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota Irwandi, Forkopimda, Sekda Kota Bukittinggi, Yuen Karnova, Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah dan undangan lainnya.

Dalam penyampaian pemandangan awalnya, sebagian besar fraksi menyampaikan selamat dan apresiasi terhadap pencapaian WTP untuk keenam kalinya berturut-turut serta prestasi terbaik nasional.

Di samping itu, hampir semua fraksi juga mempertanyakan target pendapatan yang tidak sesuai, yakni Rp720 Miliar lebih yang menjadi target, dan terealisasi Rp.653,3 lebih atau di kisaran 96.59%, serta kembali meminta penjelasan terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Kota Bukittinggi 2018 yang berkisar Rp95,9 Miliar lebih.

Pemandangan fraksi dimulai dari Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Edison Khatik Basa setelah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian WTP dari BPK RI untuk ke 6 kalinya, kemudian memberikan saran dan pertanyaan kepada Walikota selaku pimpinan daerah.

“Fraksi kami melihat dan menilai, dari pembiayaan daerah sebesar Rp119,7 Miliar lebih dengan realisasi sebesar 105,5 Miliar lebih atau 88,18 %. Dan secara keseluruhan telah menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp95,9 Miliar lebih. Dari uraian di atas Fraksi Partai Golkar DPRD Bukittinggi melihat realisasi penurunan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Dimana pencapaian pajak daerah sebesar Rp45,1 Miliar lebih dari target 47 Miliar artinya yang belum terealisasi jumlahnya Rp1,9 Miliar, "ujarnya.

Untuk itu, Fraksi Golkar mendesak Pemko Bukittinggi untuk untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan Perda Perubahan no 8 tahun 2012 tentang pajak hotel restoran. Potensi pajak pajak restoran yang tidak terkelola dengan baik, sehingga penambahan PAD belum maksimal," ungkap Edison.

Dalam kesempatan itu fraksi Partai Golkar juga menyoroti proyek Pembangunan RSUD Bukittinggi yang memakai uang APBD Bukittinggi 2018 yang dalam pelaksanaan pengerjaannya jauh dari harapan. Terutama dalam volume pengerjaannya. Seharusnya bobot pekerjaan sudah diselesaikan 30 persen lebih, karena penggunaan dana sudah dicairkan sebanyak Rp29 Miliar. Namun kenyataannya, bobot pekerjaan baru terealisasi sebanyak 21 persen saja. Apa tindakan dan langkah yang akan dilakukan Pemko Bukittinggi terhadap rekanan yang mengerjakan pembangunan RSUD ini, ungkapnya.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan terhadap tukar guling dan penghapusan aset rumah warga di Belakang Balok dengan halaman kantor KPT. Berapa nilai objek penghapusan set berupa bangunan dan tanah nya. Selanjutnya Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan dana hibah KONI serta multiplayer efeknya dalam hal pembinaan olahraga berprestasi di Kota Bukittinggi. Sebagai penutup, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan terkait penundaan pembayaran terhadap beberapa rekanan/ kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan di tahun 2018 silam, namun pembayarannya belum terealisasi hingga saat ini.

Penyampaian pandangan dilanjutkan dari fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Asri Bakar yang juga menyoroti penerapan dan pemakaian E- Money berupa kartu Brizzi yang mendapatkan tanggapan pro kontra oleh pengunjung dan warga Kota Bukittinggi karena minim sosialisasi dalam penerapan dan pelaksanaannya. Fraksi Gerindra menyarankan untuk dapat kiranya dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap efektivitas penggunaan kartu Brizzi tersebut, sehingga tidak menimbulkan berbagai opini di tengah masyarakat. Selain itu, fraksi Partai Gerindra juga menyarankan kepada Pemko Bukittinggi untuk lebih bijak dalam melihat dan merespon pertanyaan masyarakat mengenai keberadaan tim sapu bersih Saber Pungli kota Bukittinggi yang telah terbentuk sejak 2017 lalu, yang hingga kini belum menampakkan aksinya, sementara indikasi terjadinya tindakan pungli masih terus ada di berbagai sektor.

Selepas itu pemandangan fraksi dilanjutkan oleh fraksi PPP, fraksi Bukittinggi Hebat, fraksi Partai PAN, fraksi Partai PKS dan fraksi Partai Demokrat. Kemudian ditutup dengan penyerahan berkas pemandangan fraksi kepada Walikota Bukittinggi.

Diagendakan besok, Jumat 14 Juni 2019 mendengarkan jawaban Walikota Bukittinggi atas Pemandangan fraksi dari DPRD Bukittinggi.(**)