BPN: Kader Parpol yang Ancam Keluar Koalisi Jangan Hanya Gertak di Medsos

JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menghormati jika PAN dan Demokrat ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, hal tersebut adalah hak tiap partai politik.

"Ya udah, terserah saja kalau mau keluar, hak mereka kami hormati tapi (yang) jelas jelas aja kapan mau keluarnya," kata Andre saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6/2019).

"Itu hak masing-masing partai, PAN kami hormati, Demokrat masing-masing (kami hormati)," imbuh dia.

Namun, Andre tak ingin hal tersebut hanya sebagai sebuah gertakan yang kemudian diumbar di media. Politisi Partai Gerindra itu menantang PAN dan Demokrat membuktikan jika ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Untuk kader-kader yang genit, yang ngancem-ngancem keluar, kalau mau keluar buktikan dong, jangan gertak-gertak di media sosial dan media aja. Udahlah, kita butuh yang solid aja," tegasnya.

Dirinya juga ingin elite PAN dan Demokrat menertibkan kadernya yang sekadar ingin membuat kisruh suasana di Koalisi Adil Makmur. Pasalnya, koalisi yang mengusung paslon 02 Prabowo-Sandiaga itu sedang fokus menghadapi sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau memang kadernya salah tolong tertibkan, tolong jangan berkomentar yang bikin kisruh dan gaduh kalau memang mau bertahan. Sederhana aja, orang lagi fokus di MK jangan dibikin gaduh dengan urusan keluar koalisi, kalau mau keluar silakan keluar, nggak usah kita digertak-gertak," tutur Andre.

Keinginan PAN dan Demokrat

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai partainya lebih baik berada dalam jajaran pemerintah. Alasannya, secara historis PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

"Pertimbangannya macam-macam kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, jika ada dalam pemerintahan, usaha PAN untuk berbuat lebih bagi masyarakat, dapat efektif.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya. Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Demokrat sendiri belum menentukan sikap akan bergabung dengan pemerintah atau tidak. Meski beberapa waktu lalu, Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Istana Kepresidenan.***