Ekonom CORE Minta Kemenhub Kaji Ulang Rencana Larangan Diskon Ojol

JAKARTA - Kementerian Perhubungan diminta mengkaji kembali larangan diskon angkutan ojek online (ojol). Pasalnya, aturan itu dikhawatirkan mengganggu operasional aplikator sekaligus kepentingan masyarakat.

Ekonom sekaligus Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menilai ojol merupakan transportasi berbiaya terjangkau yang menjadi salah satu transportasi primadona bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

Namun beberapa waktu terakhir, banyak pengguna beralih moda transportasi karena tarif yang mahal tanpa ada potongan harga. Maka itu, menurut dia, jangan sampai larangan diskon ojol malah menghambat kinerja perusahaan aplikator.

"Dengan kondisi 40 persen masyarakat Indonesia merupakan kelas menengah ke bawah, tentu ojol jadi sangat penting sehingga kebijakan pemerintah yang libatkan tarif ojol pasti berpengaruh ke masyarakat," kata Hendri dalam diskusi publik yang digagas CORE bertema 'Konektivitas Perhubungan' di Jakarta, Rabu (12/6).

Hendri memaparkan pemerintah harus memastikan terlebih dahulu alasan larangan diskon ojol. Menurut dia, model investasi dan penerapan harga transportasi daring tidak bisa disamakan dengan bisnis riil.

Selain itu, Hendri juga menganggap pemerintah harus netral dalam menetapkan tarif dan penerapan diskon ojol, tidak boleh condong melindungi konsumen atau pengusaha.

"Kalau kita bicara masalah harga kan ini berarti soal supply dan demand. Kalau bisnis digital itu tidak bisa disamakan referensi model investasi dan pricing-nya dengan bisnis riil," kata Hendri.

"Jadi sekarang apa poin pemerintah sehingga mau menerapkan pembatasan diskon? Untuk kepentingan apa? Ini yang harus dikaji dulu karena kan pemerintah harus berada di tengah, tidak boleh pro-konsumen atau pro-bisnis," paparnya.

Lihat juga: Grab dan Gojek Respons Rencana Penghapusan Diskon Tarif

Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen SW Tangkudung menilai masalah diskon tarif terletak pada persaingan mitra aplikator ojol.

Pasalnya, menurut Ellen, sebagian besar potongan harga disediakan bukan oleh aplikator ojol, tapi para mitra, seperti perusahaan fintech Go-Pay dan OVO.

Dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu menganggap akan sulit bagi pemerintah jika terus mempermasalahkan tarif dan persaingan ojol. Ellen menilai pemerintah lebih baik menyerahkan persaingan dan potongan harga ojol ke pasar.

"Masalahnya ada di persaingan antara mitra itu sendiri. Jadi kalau pemerintah terus utak-atik ini (tarif ojol) akan sulit. Diserahkan ke pasar saja, jadi keseimbangan antara suplai dan demand terjadi sendiri," kata Ellen.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana melarang penerapan diskon tarif ojol, lantaran dinilai merusak persaingan usaha transportasi daring tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan pihaknya menyiapkan skema pengganti diskon agar aplikator ojol tetap bisa menarik konsumen.

Di forum yang sama, Staf Khusus Kementerian Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Wihana Kirana, mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji rencana larangan diskon tersebut.

"Kami masih kaji secara dalam apakah diskon ojol ini memicu predatory pricing atau tidak. Kalau tidak, ya ini menguntungkan masyarakat. Tapi kalau iya ini akan memicu persaingan tidak sehat yang berujung monopoli. Ini (diskon) kan strategi jangka pendek jadi kami akan kaji betul pro dan kontranya," kata Wihana.

Wihana menuturkan Kemenhub akan merapatkan aturan pembatasan diskon ojol dalam waktu dekat. Ia mengatakan Kemenhub akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti perusahaan aplikator ojol, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan asosiasi pengemudi ojol dalam menggodok aturan diskon ini.***