Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Lingkungan
21 jam yang lalu
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
2
Setalah Jokowi Kunjungi Mal dan Stasiun, DPR Tanya: Kapan Bapak Kunjungi Masjid?
Politik
2 jam yang lalu
Setalah Jokowi Kunjungi Mal dan Stasiun, DPR Tanya: Kapan Bapak Kunjungi Masjid?
3
Segera Berlakukan New Normal, MPR Minta Empat Provinsi Ini Bersiap Diri
Politik
3 jam yang lalu
Segera Berlakukan New Normal, MPR Minta Empat Provinsi Ini Bersiap Diri
4
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan 'New Normal'
Pendidikan
6 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan New Normal
5
TKA China Ngambek, Rusak Fasilitas Bandara Banyuwangi
GoNews Group
5 jam yang lalu
TKA China Ngambek, Rusak Fasilitas Bandara Banyuwangi
6
Mahfud MD Sebut Korban Jiwa Kecelakaan 9 Kali Lebih Banyak dari Corona
Politik
5 jam yang lalu
Mahfud MD Sebut Korban Jiwa Kecelakaan 9 Kali Lebih Banyak dari Corona
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Refly Harun: Jika Benar Maruf Amin Komisaris BUMN, Bisa Didiskualifikasi

Refly Harun: Jika Benar Maruf Amin Komisaris BUMN, Bisa Didiskualifikasi
Selasa, 11 Juni 2019 21:52 WIB
JAKARTA - Ahli hukum Refly Harun berkicau usai dimintai komentar terkait klaim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terkait jabatan Maruf Amin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Refly Harun mengaku dihubungi wartawan mengenai klaim BPN yang menyebut Maruf Amin menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

"Seorang wartawan telepon saya mengenai klaim BPN bahwa Maruf Amin masih menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah," cuit Refly Harun seperti dikutip dari akun Twitter @ReflyHZ, Selasa (11/6/2019).

Dia menegaskan, jika memang benar menjabat sebagai komisaris di dua BUMN itu, Maruf Amin bisa didiskualifikasi. Bisa dilakukan pemilu ulang. Tapi, imbuhnya, itu pun harus dibuktikan.

"Kalau itu memang benar, sekali lagi kalau memang benar, MA bisa didiskualifikasi dan bisa pemilu ulang. Tapi tentu harus dibuktikan," kicau Refly Harun.

Sebelumnya, Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum 02 Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01 Maruf Amin.

Menurut Bambang, Maruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Menurut Bambang, nama Maruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik pemerintah itu.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : suara.com
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www