Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
Internasional
14 jam yang lalu
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
2
Jalan Penghubung Bukittinggi - Pasaman Barat Tertimbun Longsor Sepanjang 25 Meter
Agam
20 jam yang lalu
Jalan Penghubung Bukittinggi - Pasaman Barat Tertimbun Longsor Sepanjang 25 Meter
3
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Pemerintahan
4 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
4
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
5 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
5
Negara-Negara Berebut Remdesivir Obati Pasien Covid-19
GoNews Group
23 jam yang lalu
Negara-Negara Berebut Remdesivir Obati Pasien Covid-19
6
Orang Lanjut Usia dan Anak-anak Dilarang ke Rumah Ibadah
Nasional
19 jam yang lalu
Orang Lanjut Usia dan Anak-anak Dilarang ke Rumah Ibadah
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Wali Kota Bandar Lampung Menentang Surat Edaran Larangan Tadarus Menteri Agama

Wali Kota Bandar Lampung Menentang Surat Edaran Larangan Tadarus Menteri Agama
Kamis, 16 Mei 2019 01:54 WIB
BANDAR LAMPUNG - Terkait surat edaran larangan bertadarus menggunakan pengeras suara dari Menteri Agama itu ditentang Walikota Bandar Lampung.

"Gak ada siapa yang melarang, gak ada itu. Saya menantangnya, tadarusan corongnya dibuka segede apa juga tetap boleh," tentang Herman HN saat diwawacarai, Rabu (15/5).

Menurutnya, bulan suci Ramadan ini hanya terjadi satu bulan saja dalam setahun dan menjadi hal wajar apabila masyakat memperbanyak amal dan ibadah dengan bertadarus di masjid.

"Boleh ngaji di Masjid sampai subuh silahkan, kalau ada edaran menteri agama seperti itu, saya menentangnya," tegas dia.

"Ini agama Islam gak boleh gitu, kita harus ngaji dan untuk dengar orang lain," imbuhnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : KUMPARAN.COM
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan

Loading...
www www