Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tenaga Medis Disebut Lari Takut Corona, Mogok lalu Dipecat
GoNews Group
15 jam yang lalu
Tenaga Medis Disebut Lari Takut Corona, Mogok lalu Dipecat
2
Pembobol 11 Mesin ATM Dihadiahi Timah Panas
GoNews Group
14 jam yang lalu
Pembobol 11 Mesin ATM Dihadiahi Timah Panas
3
Tenaga Medis Covid-19 di Papua Tewas Dibedil
GoNews Group
15 jam yang lalu
Tenaga Medis Covid-19 di Papua Tewas Dibedil
4
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
Politik
4 jam yang lalu
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
5
Bak 'Kuburan', Hari Pertama Lebaran, Objek Wisata TMII Lengang
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Bak Kuburan, Hari Pertama Lebaran, Objek Wisata TMII Lengang
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Dahnil: Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi

Dahnil: Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi
Rabu, 15 Mei 2019 21:57 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik keberadaan tim asistensi hukum bentukan Menkopolhukam Wiranto. Pembentukan tim ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Hal itu diungkapkan Dahnil dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (15/5/2019).

"Bagi kami di BPN dan apalagi sekarang ada tim asistensi pemanatu ucapan para tokoh, bagi kami ini melengkapi sisi-sisi kecurangan pemilu. Selain kecurangan, ini adalah bentuk dari ancaman serius bagi demorkasi Indonesia," kata Dahnil.

Tim asistensi hukum bentukan Wiranto mulai efektif bekerja sejak Kamis, pekan lalu. Tim ini bertugas memberikan masukan dan menilai ucapan sejumlah tokoh serta aksi-aksi yang meresahkan paska pemilu.

Menurut Dahnil, tugas tim asistensi hukum secara nyata melanggar hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Terlebih, lanjut Dahnil, saat ini banyak tokoh nasional tengah gencar mengungkap berbagai bukti kecurangan pilpres 2019.

"Lembaga yang di-SK-kan Kemenkopolhukam itu lembaga yang inkonstitusional. Itu lembaga yang melakukan makar pada konstitusi dasar kita karena melanggar hak dasar warga negara, hak berserikat, hak berpendapat," kata Dahnil.***


Loading...
www www