Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tenaga Medis Disebut Lari Takut Corona, Mogok lalu Dipecat
GoNews Group
21 jam yang lalu
Tenaga Medis Disebut Lari Takut Corona, Mogok lalu Dipecat
2
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
Politik
10 jam yang lalu
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
3
Pembobol 11 Mesin ATM Dihadiahi Timah Panas
GoNews Group
20 jam yang lalu
Pembobol 11 Mesin ATM Dihadiahi Timah Panas
4
Tenaga Medis Covid-19 di Papua Tewas Dibedil
GoNews Group
21 jam yang lalu
Tenaga Medis Covid-19 di Papua Tewas Dibedil
5
Bak 'Kuburan', Hari Pertama Lebaran, Objek Wisata TMII Lengang
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Bak Kuburan, Hari Pertama Lebaran, Objek Wisata TMII Lengang
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

BPN Ungkap Bagaimana Kecurangan Pemilu Terjadi Terstruktur, Sistematis, dan Masif

BPN Ungkap Bagaimana Kecurangan Pemilu Terjadi Terstruktur, Sistematis, dan Masif
Rabu, 15 Mei 2019 21:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Said Didu menilai gelaran Pilpres 2019 dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kecurangan terstruktur, Kata Said, terjadi karena dilakukan oleh lembaga yang miliki struktur dari pusat hingga daerah. Masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu.

"Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas," kata Said Didu dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (15/5/2019).

Said Didu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap yang tidak terselesaikan. Said juga menyebut BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.

"Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sesitematis sekali penggunaan APBN," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

Untuk itu, Said Didu meminta agar segala kecurangan ini segera dihentikan. Sebab kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.

"Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam," ucap Said Didu.***


Loading...
www www