Kurmin Minta KONI dan Kemenpora Tak Akui Hasil Munaslub PB PTMSI 

JAKARTA - Calon Ketua Umum PB PTMSI, Kurmin Halim SH meminta KONI Pusat dan Kemenpora tidak mengakui hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PB PTMSI yang digelar di Hotel Twin Jakarta, Sabtu, 11 Mei 2019 malam. Pasalnya, Munaslub yang salah satu agenda memilih Ketua Umum PB PTMSI periode 2019-2023 tidak memenuhi kuorum akibat 14 Pengprov PTMSI melakukan aksi walk out.

"Pieter Layardi Lay sebagai kandidat telah merekayasa Munaslub PB PTMSI dengan mengarahkan peserta untuk kepentingannya. Makanya, 14 Pengprov PTMSI yang tidak sepakat melakukan aksi walk out. Jadi, saya minta KONI Pusat dan Kemenpora bertindak fair dengan tidak mensahkan hasil Munaslub," kata Kurmin Halim. 

Sejak awal Kurmin Halim yang juga Ketua Pengprov PTMSI Sumsel sudah melihat adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan Munaslub. Yakni, pimpinan sidang Kol Sus (Purn) Irfan tidak membuka secara transparan tentang keabsahan peserta yang hadir. 

"Pimpinan sidang hanya menyebutkan Munaslub dihadiri 30 Pengprov PTMSI tetapi menolak saat diminta menyebutkan secara rinci. Ini jelas merusak citra dunia olahraga Indonesia yang menjunjung tinggi sportifitas," katanya.

Menurut Kurmin, dirinya bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PB PTMSI atas permintaan Pengprov dan keinginan untuk menyatukan dualisme organasi tenis meja Indonesia. 

"Saya itu maju mencalonkan sebagai Ketua Umum PB PTMSI karena diminta dan berkeinginan memperbaiki tenis meja Indonesia. Perlu diketahui bahwa target saya setelah terpilih adalah mempersatukan dualisme organisasi tenis meja Indonesia. Dualisme inilah yang harus diselesaikan sehingga kita bisa bersama-sama membangun prestasi olahraga tenis meka ke depan," katanya. 

Ketua Pengprov PTMSI Sulawesi Barat (Sulbar), Hasrat Lukman mengakui, memang ada rekayasa yang dilakukan dalam Munaslub. Sebagai bukti, dia menyebut  AD/ART tentang tata tertib Munaslub yang belum pernah diplenokan. "Saya itu termasuk dalam Tim Tujuh yang menyusun AD/ART tentang tata tertib Munaslub. Tetapi' AD/ART itu tidak pernah dibahas dalam rapat pleno," katanya.

"Yang lebih parah lagi, tata tertib Munaslub itu kan harus dibacakan dan dikoreksi seluruh peserta. Tapi, semua ini tidak diindahkan malah yang melakukan instruksi disuruh keluar," tambahnya. 

Dia juga menegaskan bahwa Munaslub PB PTMSI jelas tidak sah. "Munaslub PB PTMSI itu tidak memenuhi kourum. Dengan walk outnya 14 Pengprov PTMSI sudah jelas syarat Munaslub yang harus dihadiri 2/3 anggota tidak memenuhi kourum. Ini cacat hukum," tegasnya.  

Ke-14 Pengprov PTMSI yang melakukan aksi walk out yang dimulai oleh ketua tim pemenangan Anton Wahyudi selaku ketua harian pengprov jambi yang menganggap bahwa munas ini ilegal karena berlandaskan ad/art yang belum jelas dengan diikuti oleh aksi walk out dari pengprov ptmsi Sumsel, Aceh, Sumbar, Babel, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulbar, Sulsel, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, dan Sulut. ***