Soal WNI Keturunan Arab, Wakil Ketua Komite I DPD: Paradigma Berpikir Hendropriyono Kacau

Soal WNI Keturunan Arab, Wakil Ketua Komite I DPD: Paradigma Berpikir Hendropriyono Kacau
Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi. (Istimewa)
Rabu, 08 Mei 2019 19:33 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP mengecam pernyataan Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono soal WNI keturunan Arab jangan menjadi provokator.

Fachrul menilai, sebagai salah satu tokoh bangsa harusnya Hendropriyono bisa lebih bijak memaknai perbedaan pendapat.

Hal tersebut disampaikan Fachrul di depan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, di Jakarta, melalui siaran pers, Rabu (8/5).

“Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi kerusuhan dari aktor keturunan Arab, ini menurut saya kacau paradigma berpikirnya,” tegas Senator Fachrul Razi.

Fachrul menambahkan keturunan Arab memiliki peran yang besar terhadap bangsa ini.

"Mungkin kita semua keturunan ulama, saya juga keturunan ulama, dan mayoritas ulama masih memiliki keturunan Arab, jadi saya pikir pernyataan tersebut kontraproduktif dengan semangat demokrasi,” tegasnya.

Fachrul Razi menekankan Pemilu sebagai instrumen demokrasi haruslah memperkuat integrasi bangsa. “Bahwa pemilu merupakan intrumen demokrasi yang pada akhirnya memperkuat pembangunan politik dan konsolidasi demokrasi, bukan menciptakan disintegrasi,” tegasnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Senator Fachrul Razi meminta Pemerintah memperhatikan secara khusus kepada 554 Yang meninggal dan 3788 yang sakit karena Pemilu Serentak 2019 dengan memberikan santunan dan jaminan kematian terhadap korban.

Senator Fachrul Razi menyayangkan pelaksanaan pemilu serentak masih mengalami kecurangan secara masif, sistematis dan terstruktur.

Senator Fachrul Razi meminta dilakukan evaluasi dan revisi terhadap UU Pemilu serentak yang dinilai tidak efisien. “Kita perlu evaluasi UU Pemilu yang memiliki kelemahan sehingga Pemilu harus melahirkan demokrasi yang substatif, bukan prosedural saja,” tegasnya.***


wwwwww