Home  /  Berita  /  GoNews Group

Petugas Pemilu Berguguran, DPR Desak Pemerintah Berikan Santunan

Petugas Pemilu Berguguran, DPR Desak Pemerintah Berikan Santunan
Minggu, 28 April 2019 15:26 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Banyaknya petugas KPPS, Polisi dan saksi yang berguguran saat bertugas dalam Pemilu serentak 2019, DPR RI mendesak pemerintah agar segera menyalurkan dana santunan.

Hal ini ditegaskan Aanggota DPR RI Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan melalui pesan elektronik yang diterima GoNews.co, Minggu (28/4/2019) siang di Jakarta.

"Saya sangat prihatin, sedih dan turut berbela sungkawa serta berduka cita yang sangat mendalam atas berjatuhannya korban para patriot-patriot demokrasi kita yang berada dalam garda terdepan dalam memastikan demokrasi sehat," ujarnya.

"Saya sebagai anggota DPR RI, secara institusional telah meminta melalui jalur formal dan alhamdulilah sudah menjadi kesepakatan dan sikap resmi DPR RI untuk meminta Pemerintah untuk memberi santunan kepada keluarga Petugas KPPS, Pengawas TPS, Petugas Linmas, Aparatur TNI Polri yang meninggal dunia," tandasnya.

Karena menurutnya, merekalah sejatinya pahlawan-pahlawan demokrasi yang menjadikan cambuk bagi siapapun yang terpilih agar bekerja dengan penuh amanah.

"Kami juga meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk membantu memberikan pengobatan gratis sampai tuntas dan paripurna kepada para patriot-patriot demokrasi kita yang sakit saat menjalankan pemilu," ujar Arteria Dahlan yang tahun ini kembali maju sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jatim VI itu.

Ia juga mengapresiasi sikap Pemerintah Pusat yang langsung meresponse harapan DPR RI dengan memperlihatkan hadirnya negara di tengah masyarakat khususnya dalam konteks perlindungan terhadap para patriot-patriot demokrasi.

"Insya Allah ke depan saya akan mengusulkan dan meminta agar dari sejak awal terhadap mereka agar diberikan Asuransi Kerja, sebagai bukti dan komitmen riil perlindungan negara terhadap mereka yg menjalankan misi suci ini. Saat membuat UU saya sudah ingatkan bagaimana gagasan men “short cut” atau mem “by pass” penghitungan pleno tingkat desa (PPS) akan berakibat pada akumulasi padat dan penuh sesaknya rekapituasi penghitungan pada tingkat kecamatan. Apalagi pemilu dilakukan secara serentak, dengan segala kompleksitas kepentingan yang mewarnai proses tersebut," ujarnya.

Meski demikian kata dia, secara umum proses mulai dari pemungutan dan hitung suara sudah berjalan sangat baik dan dipastikan berjalan dengan amat transparan yang melibatkan banyaknya partisipasi publik dari berbagai kepentingan.

"Insya Allah dari proses pungut hitung yang baik ini hasilnya mendapatkan legitimasi publik dan semua pihak dapat menghormati apapun hasil penghitungan suara akhir nantinya.

Sebagai Caleg tentunya saya menjadi saksi hidup, yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri pelayanan publik di sektor kepemiluan ini," paparnya.

"Saya sangat apresiasi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja hebat seluruh stakeholder kepemiluan, baik dari KPU dan Bawaslu RI beserta seluruh jajarannya hingga sampai ke Petugas2 di TPS dalam hal ini para KPPS, Pengawas TPS, linmas, Aparat TNI dan Polri yang senantiasa membuat dan memastikan bagaimana Pemilu yang dilakukan secara serentak ini dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar tanpa mengurangi esensi dari pesta demokrasi itu sendiri," pungkasnya.

Untuk diketahui, per tanggal 28 April 2019, sudah terdapat korban meninggal dunia yang berasal dari KPPS sebanyak 272 orang, petugas kepolisian sebanyak 19 orang, Petugas Pengawas Pemilu sebanyak 33 orang, dan ratusan petugas lainnya masih dirawat karena sakit.

Saat ini juga masih ada ribuan petugas lainnya masih tetap memaksakan diri menjalankan tugas meski tervonis sakit atau tidak berada dalam kondisi kesehatan yang baik dikarenakan sekadar hanya untuk memperlihatkan dan memastikan perjalanan panjang dari proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77