Selain NasDem, PAN juga Menolak Wacana Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

JAKARTA - Selain Partai Nasdem, PAN juga menyatakan menolak wacana pembentukan pansus kecurangan Pemilu di DPR. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan. Ia menilai tidak ada urgensi pembentukan pansus pemilu saat ini.

"Sama sekali tidak relevan karena kan kita tidak melihat ada suatu seperti kata Pak Mahfud (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.

Menurut dia, usulan pembentukan pansus tidak sesuai dengan mekanisme aturan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa pemilu melalui pansus.

"Itu sudah ada mekanisme di dalam Undang-Undang Pemilu kan kalau ada indikasi kecurangan yaitu kita harus membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi," ujar Bara.

Untuk diketahui, usulan pembentukan pansus pemilu dilontarkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon. Pansus diharap menginvestigasi dugaan kecurangan Pemilu 2019.

"Saya akan mengusulkan (dibentuk pansus), meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan," kata Fadli Zon, di ruangan kerjanya, di Lantai 3 Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Politikus Gerindra itu menyebut kecurangan yang terjadi cukup masif. Tidak hanya setelah pemungutan suara, kecurangan sudah terlihat sebelum pemilu dimulai.

"Ini salah satu opsi (pilihan) yang bisa dilakukan. Ya, kalau dari paslon (pasangan calon) nanti terserah mau disikapi seperti apa kecurangan yang masif," ucap dia.

Dia menyebut pansus dapat melihat secara mendalam mengenai pelaksanaan pemilu. Hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate juga mengungkapkan penolakan yang sama. Ia menyatakan evaluasi pemilihan umum (pemilu) serentak tak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Pasalnya, Pemilu 2019 belum rampung. "Belum apa-apa sudah mau melakukan evaluasi, Pemilu saja belum ada hasilnya. Itu berlebihan," kata Johnny.

Evaluasi pemilu serentak kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh. Catatan kekurangan penyelenggaraan kali ini harus lebih dulu dikumpulkan. Begitu pula dengan hal-hal positif yang terjadi pada pemilu kali ini.

"Hal-hal yang baik yang harus dipertahankan sambil nanti menunggu hasil pemilihan umum ini," ujar dia.

Upaya mengevaluasi pemilu serentak kata dia, jangan sampai mengarah kepada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). NasDem menegaskan akan mengawal upaya-upaya yang mencoba merongrong penyelengga pemilu.

"Menjaga agar proses demokrasi legitimasinya dipertahankan, menjaga hasil pemilu legitimasinya juga dipertahankan," ungkap dia.***