NasDem Tolak Wacana Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

JAKARTA - Wacana pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu terkait carut marutanya penyelenggaran Pileg, Pilpres dan Pemilu 2019 terus bergulir.

Namun beberapa fraksi di DPR masih pro kontra. Bahkan salah satu parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf yakni NasDem, menolak wacana tersebut.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Kamis, 25 April 2019.

Ia menyatakan evaluasi pemilihan umum (pemilu) serentak tak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Pasalnya, Pemilu 2019 belum rampung. "Belum apa-apa sudah mau melakukan evaluasi, Pemilu saja belum ada hasilnya. Itu berlebihan," kata Johnny.

Evaluasi pemilu serentak kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh. Catatan kekurangan penyelenggaraan kali ini harus lebih dulu dikumpulkan. Begitu pula dengan hal-hal positif yang terjadi pada pemilu kali ini.

"Hal-hal yang baik yang harus dipertahankan sambil nanti menunggu hasil pemilihan umum ini," ujar dia.

Upaya mengevaluasi pemilu serentak kata dia, jangan sampai mengarah kepada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). NasDem menegaskan akan mengawal upaya-upaya yang mencoba merongrong penyelengga pemilu.

"Menjaga agar proses demokrasi legitimasinya dipertahankan, menjaga hasil pemilu legitimasinya juga dipertahankan," ungkap dia.

Di sisi lain, NasDem mendukung proses pengusutan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Ini perlu dilakukan baik terkait proses administrasi, maupun dugaan pelanggaran pidana pemilu.

"Laporkan semua proses ini melalui Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang punya tugas untuk itu, kami dukung itu. Tapi jangan belum apa-apa mendelegitimasi," ujar dia.

Wacana mengevaluasi pemilu serentak mencuat karena pesta demokrasi tahun ini dinilai terlalu kompleks terutama saat proses rekapitulasi suara yang memakan waktu panjang. Lamanya proses penghitungan suara menyebabkan banyak petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) tumbang hingga meninggal.***