Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
Dharmasraya
9 jam yang lalu
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
2
Cerita Akbar/Winny Soal Sulitnya Saling Adaptasi
GoNews Group
23 jam yang lalu
Cerita Akbar/Winny Soal Sulitnya Saling Adaptasi
3
Sebut Terlambat Persiapan, Zainudin Amali Bagi Tugas
GoNews Group
23 jam yang lalu
Sebut Terlambat Persiapan, Zainudin Amali Bagi Tugas
4
Oprasi Lutut, Ketut Mahadewi: Takut Banget
GoNews Group
23 jam yang lalu
Oprasi Lutut, Ketut Mahadewi: Takut Banget
5
Pilkada Rohil, DPP PAN Resmi Usung Pasangan Suyatno-Jamiludin
Politik
21 jam yang lalu
Pilkada Rohil, DPP PAN Resmi Usung Pasangan Suyatno-Jamiludin
6
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
Peristiwa
9 jam yang lalu
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

DPRD Sumbar Minta Keberadaan PKL di Kelok Sembilan Ditata karena Bisa Membahayakan

Sabtu, 13 April 2019 16:35 WIB
PADANG – Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus meminta Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menata pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di fly over Kelok Sembilan. Berjualan di jembatan tersebut dinilai bisa membahayakan PKL maupun pengguna jalan.

“Di atas itu sangat rawan, selain merusak pandangan, juga bisa memicu tabrakan,” ujar Guspardi, sebagaimana dilansir Langgam.id mengutip Bagian Publikasi Sekretariat DPR Sumbar di situs resmi Pemprov, Jumat (12/4/2019).

Politisi PAN ini menuturkan, jika tidak ditata sejak sekarang, jumlah PKL yang berjualan di fly over akan semakin bertambah. “Tak jadi persoalan PKL atau pelaku UMKM berjualan di kawasan tersebut, tapi mereka harus ditata di tempat yang pas oleh pemerintah daerah,” katanya.

Sebagai jalan nasional yang ada di daerah, menurutnya pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota punya tanggung jawab berkordinasi melakukan penataan.

“Kita juga tak ingin PKL ini digusur dan membuat mereka kehilangan pekerjaan, maka dari itu jalan terbaik adalah melakukan pembinaan dan penataan,” katanya.

Guspardi mengatakan, selain sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dukungan dari pengendara dan wisatawan juga penting dalam melancarkan penertiban PKL di kawasan tersebut.

“Wisatawan dan pengendara yang berhenti Kelok Sembilan mesti mendukung penertiban dengan cara tidak membeli dagangan mereka yang berjualan di fly over,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman mengatakan, berjualan adalah karakteristik orang Minang sejak lama. Kebiasan ini menurut dia tak perlu dilarang. Yang harus dilakukan adalah pemerintah mesti mengedukasi masyarakat agar tidak berjualan di tempat yang salah.

“Harusnya dari awal sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah. Persoalannya, selama ini pemerintah daerah kan lambat terus. setelah menjamur baru dilarang. Kalau sudah jalan seperti sekarang, itu susah. Melihat bahaya yang akan ditimbulkan dengan berjualan di sana. Meski terlambat tetap harus ditertibkan,” katanya. (*/SS)

Editor : arie rh
Sumber : Langgam.id
Kategori : GoNews Group, Umum, Sumatera Barat, Limapuluh Kota

Loading...
www www